REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sebelumnya berstatus Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Megawati yang sebelumnya menjadi ketua Dewan Pengarah UKP-PIP akan ikut dilantik menjadi Dewan Pengawas BPIP.
Pelantikan bakal dilakukan pada Kamis (22/3). "Tidak ada perubahan, tetap Bu Mega. Jadi, ini setingkat menteri," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Istana Negara, Rabu (21/3).
Selain Megawati, turut dilantik juga para anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafi’i Ma'arif, Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Tak hanya itu, ada juga Yudi Latif yang akan dilantik sebagai Kepala BPIP.
Perubahan ini dilakukan karena badan ini nantinya akan berdiri sendiri dengan penambahan anggaran dan struktur yang ada. Perubahan dari unit ke badan pun akan makin memperkuat lembaga ini dan mendukung perannya memperbaiki ideologi Pancasila di masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres ini menjadi langkah Jokowi dalam menyempurnakan dan merevitalisasi organisasi, tugas, dan fungsi UKP-PIP.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, kepala, dan wakil kepala, demikian bunyi pasal 1 ayat (1, 2) perpres tersebut, dilansir laman setkab.go.id.
Dalam perpres disebutkan, Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin seorang ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Said mengatakan, pemerintah melalui BPIP berupaya memperbaiki pemahaman masyarakat yang belum mengerti dan gagal paham mengenai makna dasar Pancasila. Selama ini, masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, masih ada yang menganggap ideologi Pancasila akan menggusur makna Islam yang kental di masyarakat Indonesia.
"Dikira Pancasila akan menggantikan Islam. Itu yang gagal paham," kata Said Aqil menambahkan.
Menurut dia, masyarakat Indonesia harus memahami bahwa negara ini memiliki bermacam budaya dan agama sehingga harus memiliki satu ideologi untuk menjalankan sebuah bangsa. Indonesia memiliki Pancasila sebagai salah satu dasar negara. Pancasila yang menjadi alat kuat dalam mempersatukan semua masyarakat, bukan budaya barat ataupun Arab.
Pada Rabu (21/3), Megawati menyambangi Markas Besar Polri, Jakarta. Mega bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan yang digelar selama kurang lebih tiga jam itu dilakukan secara tertutup.
Tito maupun Mega tidak memberikan keterangan apa pun setelah pertemuan tersebut. Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto setelah pertemuan mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas BPIP.
(Pengolah: muhammad hafil).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
