REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR meminta pemerintah bertanggung jawab atas eksekusi almarhum Zaini Misrin. Dalam kasus tersebut ia dipaksa untuk mengakui perbuatan pembunuhan tarhadap majikan karena mendapat tekanan dari polisi Arab Saudi dan penerjemah.
Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan eksekusi pancung terhadap TKI di Arab Saudi sangat memprihatinkan. Padahal negara memiliki mandat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para TKI di luar negeri.
"Eksekusi pancung kepada WNI atas nama Zaini Misrin di Arab Saudi tentu merupakan pukulan telak bagi kita sebagai negara atas mandat untuk melindungi warga negaranya," ujarnya kepada Republika, Jakarta, Rabu (21/3).
Baca: PKS Minta Kemenlu Kirim Nota Protes ke Arab Saudi.
Menurutnya, eksekusi pancung kepada WNI ini harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam hal perlindungan kepada warga negara khususnya yang bekerja di luar negeri. Apalagi, belum lama ini mengesahkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
"Instrumen regulasi yang dimiliki tak menjadikan pemerintah sigap dalam merespons persoalan TKI di luar negeri. Dalam konteks ini, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI bertanggung jawab dalam eksekusi pancung ini," ucapnya.
Ia pun menilai, respons pemerintah yang biasa-biasa saja atas eksekusi ini sungguh sangat mengecewakan. Tidak ada iktikad kuat dalam perlindungan terhadap TKI di luar negeri.
"Bersikap menyalahkan pemerintah Arab Saudi merupakan tindakan tidak tepat karena hanya melemparkan persoalan dan kesalahan ke pihak lainnya. Pemerintah harus koreksi diri mengapa nyawa warganya meninggal sia-sia di tangan algojo Arab Saudi," ungkapnya.
Meski demikian, menurutnya, eksekusi pancung merupakan hilir dari karut marut persoalan TKI kita di luar negeri. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan TKI di luar negeri.
Jika ada indikasi ketelodoran, ketidakcermatan dan ketidakseriusan dalam melindungi TKI khususnya yang menimpa almarhum Zaini Misrin, maka pihaknya mendorong agar pemerintah mencopot dan mendemosi pejabat yanh tidak sungguh-sungguh menyelamatkan nyawa TKI.
"Sikap ini cukup penting untuk menunjukkan sikap politik kita atas mandat konstitusi agar melindungi setiap warga negaranya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika