REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar Pelatihan Konvensi Anak. Pelatihan diikuti seratusan orang yang terdiri dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan sekolah dan lain-lain.
Pelatihan ini turut diikuti tenaga kependidikan sekolah ramah anak, Kasi Pelayanan Desa dan ketua Tim Penggerak PKK Desa Ramah Anak. Kepala Dinas P3AP2KB, Mafilindati Nuraini mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman soal hak anak.
"Memberikan pemahaman tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada seluruh peserta pelatihan," kata Mafilindati, Selasa (20/3).
Ia menjelaskan, Pelatihan Konvensi Hak Anak ini merupakan bagian strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak di Sleman. Pelatihan ini turut bertujuan untuk membangun pola pikir pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.
Targetnya, lanjut Mafilindari, tentu saja mereka yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ia berharap, melalui pelatihan ini semua pemngaku kepentingan dan kebijakan bisa memiliki perspektif yang sama soal hak anak.
"Bisa berprespektif hak anak dalam membuat kebijakan pembangunan di wilayahnya," ujar Mafinildati.
Melalui sambutan tertulisnya, Bupati Sleman, Sri Purnomo menilai, pelatihan ini sangat penting dilakukan demi membangun kesadaran dalam pemenuhan hak-hak anak. Tentu, dari tingkat terkecil masyarakat sampai level kabupaten.
Ia menekankan, selama ini Pemkab Sleman sudah memiliki kewajiban memberikan jaminan dan memastkan atas terpenuhnya empat kategori hak anak menurut Konvensi Hak Dasar Anak. Yaitu, hak kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang dan hak berpartisipasi.
"Perwujudan Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah gerakan masif untuk peduli terhadap anak serta memberikan bekal bagi masa depan mereka," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
