REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Calon Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 4 Deddy Mizwar akan membentuk satuan manunggal satu atap (Samsat) untuk mengawasi Kawasan Bandung Utara (KBU). Hal ini merupakan salah satu janji Deddy Mizwar saat terpilih menjadi Gubernur Jabar.
Deddy Mizwar menilai pembentukan Samsat ini penting karena kondisi KBU saat ini sudah sangat kritis. Nantinya, di Samsat KBU ini beberapa instansi bergabung dalam satu atap, ada kepolisian, kejaksaan, sebagai penegak hukumnya. "Bahkan ada kodam, serta pemprov dan kabupaten kota yang bergabung di wilayah KBU," ujar Deddy Mizwar yang akrab disapa Demiz, Ahad (18/3).
Menurut Demiz, dengan adanya Samsat maka pengawasan di KBU akan semakin ketat. Karena, masing-masing instansi akan melakukan pengawasan sesuai tupoksinya. Sehingga betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan masing masing diketahui.
"Sehingga nanti yang mana izin yang dikeluarkan dan yang mana yang belum terdeteksi dengan baik. Karena itu setiap kepala daerah di Bandung raya ini harus bisa mengawasi wilayahnya," katanya.
Demiz mengatakan, bila ada pembangunan di KBU yang tidak mendapatkan izin dan rekomendasi maka akan langsung ditindak tegas oleh samsat KBU. "Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis," katanya.
Demiz mengaku selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan terkait dengan masalah kritis di wilayah KBU. Bahkan, saat dirinya berdialog dengan warga KBB, sudah banyak keluhan terkait longsor dan penyediaan air bersih.
" Itu sudah krititis, makanya Bandung akan tetap banjir kalau demikian semakin parah karena ga ada lagi daerah resapan," katanya.
Selain itu, kata dia, penduduk di Bandung Utara sudah kesulitan air bersih termasuk ancaman longsor. Tanpa ada kelola tata ruang yang baik, maka sebetulnya kita sedang menuai bencana dimasa depan. "Artinya itu harus dikendalikan dengan ketat," katanya.
Pembentukan samsat, kata dia, merupakan amanat dari Perda KBU yang sudah disahkan dua tahun terakhir. Dengan samsat, ia yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
"Sehingga masyarakat baik pengembang tidak akan berani main-main disini, karena pendekatannya, seluruh aparat penegak hukum sama sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika