REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Sejumlah petani asal Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan soal sistem ijon padi yang membelenggu kehidupan mereka. Dengan sistem ini, petani merasa dirugikan. Pasalnya, setiap musim panen, petani tak bisa menikmati hasilnya. Sebab gabah yang dihasilkan petani ini, langsung diambil untuk membayar ijon.
Nesih (65 tahun) petani setempat, mengatakan, sistem ijon ini menjadi momok menakutkan bagi petani. Terutama, petani yang punya lahan kurang dari satu haktare ataupun petani penggarap. Sebab, dengan sistem ijon ini petani tak bisa menikmati 100 persen hasil panen. Mengingat, sejak sebelum tanam, petani sudah meminjam uang ke juragan ataupun tengkulak gabah dengan bayar dengan menggunakan sistem ijon.
"Jadi, mayoritas petani kecil di desa kami, selalu meminjam modal untuk biaya tanam. Bayarnya, ketika panen tiba dengan sistem ijon," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima Republika, Selasa (13/3).
Dengan sistem ijon ini, petani tak bisa berbuat banyak. Serta tak bisa menawar-nawar. Karena, sejak awal perjanjiannya demikian. Jadi, banyak petani yang tak bisa menikmati hasil tanamnya. Apalagi, jika uang yang dipinjam itu untuk makan sehari-hari. Ketika panen, seluruh gabahnya terkadang diambil semua oleh juragan.
"Kami minta solusi atas masalah ini. Kalau sistem ijon ini terus ada, maka petani kecil akan terus kesusahan," ujarnya.
Mendengar keluhan Nesih, Cawagub Dedi Mulyadi, mengatakan, perlu ada intervensi dari pemerintah atas masalah ini. Bila dirinya nanti jadi Cawagub yang berpasangan dengan Cagub Deddy Mizwar, Dedi berjanji akan mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan kebutuhan beras bagi masyarakat. Termasuk petani.
Tak hanya sampai di situ, beras hasil panen pun harus menjadi bagian pekerjaan pemprov untuk membelinya. Sehingga, para petani dan buruh tani tidak lagi tercekik dengan sistem ijon tersebut.
"Kalau petani seperti Mak Nesih ini kapan untungnya coba? Sehari-hari pergi ke sawah tapi buat makan saja berutang. Saat panen tiba, padinya dipakai bayar utang. Dengan begitu, pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan ini," ujarnya.
Menurut Dedi, sudah saatnya pemerintah di setiap tingakatan memiliki cadangan beras sendiri. Beras yang dicadangkan itu, tentunha harus kualitas premium. Jangan kualitas jelek. Supaya, ketika musim paceklik melanda masyarakat, cadangan beras bisa didistribusikan sebagai bantuan dari pemerintah untuk warganya.
"Minimalnya, petani kita tak perlu berutang untuk membeli beras selama mereka dilanda paceklik," ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika