REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM menerima pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi (APPERTI) di ruang kerja Ketua MPR RI Gedung Nusantara III MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).
Beberapa tokoh APPERTI yang hadir antara lain Prof Dr Jurnalis Uddin (ketua APPERTI), Dr Ir H M Budi Djatmiko MSi, MEI, Andi Desfiandi SE, MBA, Tajudin Malik, Wahyu Wismanto, Dr Abshor Marantika SE, MSi, MM, Sophiyanto, Henri Kampai, Zaharuddin, Hidayatullah Daud, R Mohammad, dan Naba Aji Notoseputro.
APPERTI berkunjung untuk bersilahturahim sekaligus menyampaikan tentang banyak hal terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini, terutama perguruan tinggi swasta.
“Kunjungan APPERTI kali ini ingin berdiskusi dengan ketua MPR mengenai kondisi perguruan tinggi saat ini. Seperti penilaian pemerintah terhadap lulusan perguruan tinggi swasta hanya berdasarakan tingkat akreditasi. Contohnya, salah satu syarat menjadi pegawai negeri sipil, lulusan perguruan tinggi swasta minimal yang telah terakreditasi B,” kata Ketua APPERTI Jurnalis Uddin.
Menurutnya, ini merupakan diskrimatif bagi sumber daya manusia yang kompeten tetapi lulus dari perguruan tinggi swasta yang tidak sesuai dengan syarat. Seharusnya, lanjut Jurnalis Uddin, penilaian awal adminstratif tidak hanya dengan status akreditasi perguruan tinggi tetapi juga penilain IPK lulusan tersebut.
“Sebagai pertimbangan dapat dilihat juga nilai IPK cumlaude bagi lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi yang tidak sesuai dengan syarat. Ini salah satu cara untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten untuk pegawai pemerintahan (pegawai negeri sipil),” ujar Jurnalis Uddin.
Senada dengan Jurnalis Uddin, Dewan Penasehat APPERTI Dr Ir H M Budi Djatmiko MSi, MEI, menyampaikan permasalahan perguruan tinggi lainnya seperti kondisi nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia saat ini yang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
“Nilai APK Indonesia saat ini sangat rendah. Tentunya untuk meningkatakan nilai APK ini tidak hanya sebagai pekerjaan rumah perguruan tinggi sebagai pelaksana menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah juga harus mendukung penuh dengan kebijakan yang mendukung perkembangan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta,” kata Budi Djatmiko.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, alokasi anggaran pengembangan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta harus seimbang. Selain itu, jumlah penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dibatasi. Sehingga, perguruan tinggi swasta mampu membina sumber daya manusia yang kompeten.
“Tidak hanya itu, tujuan menjadi world class university bagi perguruan tinggi di Indonesia seharusnya didukung penuh oleh pemerintah. Tetapi saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan izin kepada perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indonesia. Kami berharap kebijakan ini dapat dikaji kembali mengenai dampak dari kebijakan ini bagi perguruan tinggi di Indonesia,” kata Budi Djatmiko.
Ketua MPR RI Dr Zulkifli Hasan SE, MM menerima dengan hangat berbagai saran, ide pemikirian maupun pandangan yang disampaikan tokoh-tokoh APPERTI.
“Saya sudah mencatat berbagai ide, masukan maupun permasalahan yang disampaikan. Tentunya ini sebagai upaya perbaikan pembenahan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, Tentunya bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah, tetapi peran perguruan tinggi sangat penting. Jika ingin mengubah kondisi pendidikan bangsa, tentunya perubahan dimulai dari usaha kita sebagai warga Indonesia. Pemerintah memiliki perannya, perguruan tinggi pun memiliki perannya tersendiri,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
