REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai tahun depan, pemerintah akan mengalihkan prioritas pembangunan nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Bambang Satrio Lelono, dalam Rapat Koordinasi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (12/3).
Pengalihan ini bukan tanpa alasan. Bambang mengatakan, pengalihan prioritas dilakukan karena sumber daya ekonomi zaman sekarang tidak lagi berasal dari sumber daya alam, melainkan manusia. "Manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten dan berketerampilan," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (13/3).
Rakor bertema "Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penguatan Akses Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara" yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari juga menjadi upaya untuk mencapai SDM berkualitas. Berlangsung selama dua hari 12-13 Maret rakor diikuti 80 peserta dengan 13 peserta di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk memaksimalkan komptensi sumber daya manusia, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan dan strategi. Di antaranya, percepatan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta.
Melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini, Bambang menjelaskan Ditjen Binalattas juga berkomitmen dan berupaya mencapai tujuan tersebut. "Kami adakan pelatihan kerja terencana agar peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bisa dilakukan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra, Saemu, mengatakan, kerja sama antar instansi memberikan peranan penting dalam meningkatkan kompetensi SDM. Di Sultra, ada empat instansi yang menangani ketenagakerjaan. Selain dinas, ada BLK Kendari, Badan Pembangunan Daerah dan BNP2TKI.
Kepada empat instansi tersebut, Saemu berharap ada kerja sama untuk mempertanggungjawabkan terhadap ketenagakerjaan di Sultra. "Mari kita berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga bisa mendukung kebijakan pengembangan SDM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika