REPUBLIKA.CO.ID Partai Gerindra dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Pada rakornas tersebut, Partai Gerindra berencana mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) periode 2019-2024.
"Ya, nanti (deklarasi) tunggu rapat koordinasi nasional. Rencananya akan diselenggarakan awal April ya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).
Terkait siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo, Fadli mengatakan, hal tersebut masih harus dibicarakan dengan partai koalisi. "Di situ nanti akan ada pembicaraan tentang elektabilitas, kapabilitas, akseptabilitas, dan lain-lain. Jadi, pembicaraan ruangnya itu masih sangat panjang karena ini masih cukup waktu, sekitar empat-lima bulan sampai awal Agustus nanti," ujarnya.
Selain itu, komunikasi dengan seluruh partai, termasuk dengan partai yang belum menentukan arah koalisi, seperti PAN, PKB, dan Partai Demokrat, juga terus dilakukan Gerindra. Menurut Fadli, dukung-mendukung yang dilakukan sejumlah partai masih belum merupakan keputusan resmi sehingga masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi.
Mengenai deklarasi kader Gerindra meminta Prabowo sebagai capres, Fadli menegaskan, itu memang inisiatif dari daerah-daerah, DPD-DPD seluruh Indonesia. Saat ini Prabowo sedang berada di luar negeri.
Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan, partainya makin solid berkoalisi dengan PKS dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Tiket pencalonan Prabowo Subianto pun sudah aman dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Namun, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan parpol lain agar mau bergabung dalam koalisi.
"Insya Allah, tiket pencalonan Pak Prabowo sudah aman. Saya kira PKS juga akan setuju bila kembali mengusung Prabowo sebagai capres," ujar Andre.
Andre menambahkan, 34 dewan pengurus daerah (DPD) kemarin telah mendeklarasikan Prabowo. Kata Andre, aspirasi daerah tersebut akan menjadi bahan masukan bagi dewan pengurus pusat (DPP) yang akan dibahas pada rakernas akhir Maret nanti. Partai Gerindra dan PKS sendiri sudah cukup untuk mengusung capres karena syarat memiliki 112 kursi di DPR RI sudah terpenuhi.
"Di parlemen kami memiliki 73 kursi dan PKS 40 kursi sehingga mencukupi presidential threshold 20 persen. (Tahun) 2014 lalu kami mendapatkan 13 persen dan 7,1. Jika ditotalkan menjadi 20,1 persen," ujarnya lagi.
Namun, meski sudah mencukupi persyaratan ambang batas calon presiden, pihaknya tetap mengajak partai-partai lain bergabung, seperti Demokrat, PAN, dan PKB. Sebab, Andre mengatakan, makin banyak parpol yang mendukung maka Prabowo makin kuat.
Negosiasi
Partai Demokrat berpeluang mendukung bakal calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi), di pilpres 2019 mendatang dengan sejumlah syarat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut, alangkah baiknya dukungan tersebut diawali dengan niat untuk membangun pemerintahan yang solid.
"Tetapi, kalau berandai-andai kepentingan lebih sifatnya politis, mungkin itu akan menjadi proses negosiasi yang panjang," kata Andreas.
Andreas menambahkan, dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada Februari lalu telah diputuskan, PDIP terbuka bekerja sama dengan partai lain. Komunikasi antara PDIP dan Partai Demokrat juga masih berjalan baik, bahkan hubungan antarkeduanya juga baik.
Politikus PDIP lainnya, Henry Yosodiningrat, mengatakan, tidak mustahil partai berlambang kepala banteng tersebut akan berkoalisi dengan Partai Demokrat jika nantinya memiliki visi dan misi yang sama. Menurut Henry, PDIP belum mendengar kesungguhan Partai Demokrat untuk mendukung Jokowi. (Pengolah: muhammad hafil).
Ikuti Whatsapp Channel Republika