REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, Ombudsman NTB menaruh perhatian penting terhadap pelayanan publik bagi kelompok difabel atau disabilitas.
Adhar menegaskan, praktik perbuatan maladministrasi terhadap kelompok difabel dan disabilitas adalah jenis perbuatan maladministrasi yang tersembunyi dan sering tidak terlihat karena minimnya akses bagi kelompok disabilitas dan difabel untuk mengadu.
Dalam perayaan Ulang Tahun ke-18 Ombudsman RI, Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB mengunjungi sejumlah tempat atau pelayanan yang terhubung dengan kepentingan kelompok difabel dan disabilitas pada Senin (12/3).
Salah satu tempat yang dikunjungi adalah SMK 5 Mataram. Di sekolah ini terdapat sedikitnya 30 siswa inklusi. Mereka 80 persen berasal dari masyarakat tidak mampu, dan juga terdapat penyandang disabilitas.
Kepala SMK 5 Mataram, Munawir, menyatakan pihaknya melakukan upaya maksimal melayani kebutuhan penyandang difabel dan disabilitas.
"Mulai dari menyediakan ruangan khusus sampai bentuk-bentuk pelayanan khusus," ujar Munawir.
Model dan cara pelayanan yang bagus inilah yang mendapatkan apresiasi Ombudsman RI Perwakilan NTB saat mengunjungi sekolah tersebut.
"Kami mengapresiasi cara-cara SMK 5 melayani siswa difabel dan disibelitas. Mereka sangat baik. Ini perlu ditiru sekolah lain," kata Adhar.
Berbeda dengan nasib siswa inklusi penyandang difabel dan disabilitas di SMK 5 Mataram, nasib kurang beruntung dialami penyandang tunanetra yang tergabung dalam Perkumpulan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi NTB.
Kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB, mereka mengadukan nasib diskriminasi dan berbagai perbuatan maladministrasi yang sering mereka terima selama ini. Mereka mengaku sering mendapat perlakukan diskriminasi dan tidak dilayani saat berhubungan dengan lembaga perbankan.
"Kami sering tidak mau dilayani dan ditolak," ujar Ketua Pertuni NTB, Fitri.
Fitri menyampaikan, para penyandang disabilitas sangat berharap keberpihakan lembaga perbankan dalam membangun usaha mereka agar tetap mandiri, misalnya usaha pijat dan tenun. Menurut Fitri, anggota Pertuni di NTB mencapai 100 orang lebih yang tersebar di setiap kabupaten/kota di NTB.
"Miskinnya akses perbankan dan bantuan serta pembinaan terhadap mereka serta buruknya pelayanan publik membuat tidak sedikit dari penyandang disabilitas terpaksa berprofesi sebagai pengemis. Hal ini sangat kami sayangkan," ucap Fitri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika