REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai upaya peningkatan mutu guru SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintruksikan agar Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) sebagai lembaga pelatihan guru, fokus pada pelatihan guru SMK saja. Sehingga PPPPTK, tidak perlu lagi memberi pelatihan kepada guru lainnya yang mengajar di SMA, MA, SMP dan seterusnya.
"Permintaan kami kepada PPPPTK itu menandakan bahwa pemerintah serius dalam merevitalisasi SMK. Harapannya tentu kami tidak ingin lagi ada lulusan SMK yang tidak bisa diserap industri," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad kepada Republika, Jumat (9/3).
Instruksi tersebut bukan tanpa dasar. Hamid mengakui, hingga kini lulusan SMK masih belum bisa menjawab tantangan di industri. Mismachnya pengajaran di SMK dan kebutuhan skill industri masih menjadi soal utama. Ditambah, hingga kini jumlah guru SMK yang berkompeten masih sangat minim.
"Banyaknya lulusan SMK yang tidak terserap salahsatunya karena memang apa yang diajarkan di SMK, dan dikembangkan di industri tidak mach," ungkap Hamid.
Karena itu menurut Hamid, masih banyak tugas dan PR pemerintah dalam memastikan lulusan SMK bisa terserap di dunia kerja. Dia mengatakan, jumlah lulusan SMK pada tahun 2017 saja mencapai 1.285.178 siswa. Dan yang terserap ke dunia industri persentasenya masih sangat minim.
Untuk menjawab persoalan tersebut, kata Hamid, selama ini Kemendikbud bersama Kementerian Perindustrian dan lembaga pemerintah lainnya telah berunding dan menjalin kerjasama. Hasilnya, saat ini kurikulum SMK telah dirancang lebih fleksibel sesuai dengan skill yang dibutuhkan industri. Begitupun pelatihan kepada guru SMK diklaim berjalan lebih optimal.
"Kami pun terus mendorong agar Pemda dan pihak sekolah harus juga inovatif dan proaktif. Coba bangun relasi dengan industri yang ada di daerah masing-masing. Itu saya rasa akan cukup membantu," kata dia.
Tanpa bantuan dan inisiasi pemerintah daerah dan pihak sekolah, lanjut Hamid, akan sulit mewujudkan cita-cita agar tahun 2018 ini jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan SMK dapat berkurang. Terlebih, jumlah SMK di Indonesia tidak sedikit yaitu sekitar 13.236 SMK. Yang terdiri dari 3.434 SMK Negeri dan 9.802 SMK Swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
