REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Jakarta Food Security Summit yang digelar oleh kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/3). Dalam sambutannya, Wapres mendorong penggunaan teknologi pertanian untuk menjawab masalah ketahanan pangan.
Ia menjelaskan, kebutuhan pangan Indonesia meningkat sekitar tiga persen per tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, lahan pertanian justru terancam terus berkurang karena adanya alih fungsi lahan menjadi hunian. Selain itu, ada pula ancaman perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Semua faktor tersebut, kata Wapres, membuat tren harga pangan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Jika hanya mengandalkan cara-cara pertanian yang tradisional, Wapres memandang, sulit bagi Indonesia untuk dapat menyediakan bahan pangan yang murah bagi semua rakyat. Karena itu, dibutuhkan peran teknologi agar produktifitas meningkat tanpa harus menambah lahan pertanian.
"Tantangan pengurangan lahan, jumlah penduduk yang besar dan perubahan iklim dapat diatasi dengan teknologi," ujarnya.
Wapres lalu mencontohkan India yang berhasil memanfaatkan teknologi dalam sektor pertanian mereka. Negara yang dulunya pengimpor gandum tersebut kini mampu mengekspor gandum. "Kita harus belajar dari India," ucapnya .
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sektor pertanian memiliki kontribusi serapan tenaga kerja yang paling tinggi, yakni sekitar 32 persen. Ada sekitar 50 juta orang yang bekerja di sektor tersebut.
Namun, kata Rosan, pertumbuhan sektor pertanian justru hanya 3-4 persen per tahun. Sementara, kontribusinya pada PDB juga rendah, sekitar 13-14 persen.
Rosan meyakini, sektor pertanian dapat menjadi alat pemerataan ekonomi. Karena itu, melalui JFSS, Kadin ingin membangun kesadaran agar semua pemangku kepentingan memberi prioritas lebih pada sektor ini.
"Pertanian adalah penunjang perekonomian kita nomor dua setelah industri pengolahan. Oleh sebab itu, Kadin melihat pemberdayaan petani menjadi hal krusial dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika