REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memerintahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan untuk menuntaskan program revitalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara. Salah satu hal yang harus dibereskan adalah penyerahan fasilitas rumah pompa yang hingga saat ini terkendala permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Mengenai Waduk Pluit yang menyisakan sedikit pekerjaan rumah yaitu berkaitan dengan belum diserahkannya fasilitas rumah pompa," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).
Sandiaga mengatakan pompa air berfungsi sangat penting. Ia menceritakan, program itu berawal dari banjir yang terjadi di Jakarta pada 2014 dan 2015.
Ketika itu, Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) ikut terendam. Aliran listrik sempat padam dan menyebabkan pompa tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, banjir menggenangi kawasan-kawasan sentral Ibu Kota.
Akhirnya, Pemprov DKI merencanakan program pengadaan pompa air di Waduk Pluit dengan biaya dari CSR. "Itu yang tidak tuntas. Itu yang sekarang lagi rapihkan," ujar Sandiaga.
Dinas SDA saat ini sedang mencari tahu penyebab program CSR itu tak diselesaikan dengan tuntas. Institusi ini juga diminta melakukan peninjauan ulang, pengkajian, dan pemeriksaan kondisi pompa air dan rumah pompa di Waduk Pluit.
Setelah itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. "Kontraktornya sekarang kan juga belum dibayar," kata dia.
Hal lain yang tak boleh ditinggalkan yakni pencatatan aset. Ia ingin semua aset DKI didata. Apabila aset itu memang sangat penting bagi warga Jakarta, Pemprov akan mengajukannya dalam penganggaran berikutnya.
"Keputusannya ada di SDA nanti akan diajukan untuk penganggaran di tahun berikutnya," kata dia ah.
Hasil kajian Waduk Pluit diharapkan akan selesai dalam dua hingga tiga pekan. Ia menargetkan revitalisasi itu akan selesai hingga tahun ini atau tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
