REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Republika Agoosh Yooshran berharap untuk memaksimalkan fungsi Public Relation atau humas dalam percepatan pengembangan industri halal DKI Jakarta. Sebab masih banyak pebisnis yang salah paham dengan kewajiban halal bagi produk yang beredar termasuk wisata.

"Kementerian Pariwisata memiliki empat pilar untuk percepatan pengembangan industri wisata halal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Alangkah lebih baik jika ditambahkan Public Relation sebagai pilar kelima di antara pemasaran dan promosi halal," jelas dia dalam Focus Group Discussion bersama Masyarakat Ekonomi Syariah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/3).

Menurut Agoosh selama ini banyak kesalahpahaman di antara para pebisnis mengenai kewajiban halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia termasuk wisata halal. Bahkan pasal 4 dalam UU JPH terkesan mengerikan, padahal sebenarnya industri halal adalah sebuah peluang bukan ancaman.

Peran humas menurutnya sangat penting terutama untuk mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal, baik untuk produk maupun untuk destinasi wisata halal khususnya di DKI Jakarta. Sosialisasi ini sangat penting tak hanya masyarakat tetapi juga stakeholder sebagai pelaku industri halal baik produk dan jasa.

Fungsi humas perlu dimaksimalkan sehingga sosialisasi pemerintah mengenai industri halal ini dapat tepat sasaran. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan faktor sosiologis dan psikologis masyarakat Indonesia terutama mengenai konsep halal.

Menurut  Agoosh, Muslim di Indonesi itu majemuk artinya mereka memahami sebuah produk halal berbeda-beda juga dalam mengkonsumsinya. Pemerintah perlu menambahkan cara sosialisasi yang berbeda pula kepada masing-masing konsumen produk halal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika