REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen terus memperjuangkan pembangunan bandara di Bali Utara, meski Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembangunan bandara baru ini belum bisa dilaksanakan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan dirinya dalam waktu dekat akan menghubungi langsung Menteri Luhut untuk mengklarifikasi pernyataannya di Kompleks Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Informasi pembatalan ini cukup meresahkan," kata Pastika kepada awak media di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (7/3).
Sejauh ini Pastika mengatakan belum ada pembatalan terkait rencana pembangunan bandara yang berlokasi di Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Isu pembatalan ini berawal dari laporan hasil survei Bank Dunia (World Bank) yang menggandeng tim dari Universitas Udayana.
Survei ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk Bali, yaitu Bandara Bali Utara dan jalur kereta api. Hasil kajian tersebut, kata Pastika menyebutkan pembangunan infrastruktur yang lebih cocok untuk menyeimbangkan Bali Selatan dengan Bali Utara adalah jalan tol yang menghubungkan keduanya dan penambahan akses kapal penyeberangan yang menghubungkan Banyuwangi (Jawa Timur) dengan Bali Utara.
Survei Bank Dunia ini juga tidak merekomendasikan pembangunan jalur kereta api di Bali yang hanya akan menambah polusi. Pastika menegaskan bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara merupakan rencana strategis yang bertujuan mewujudkan pemerataan.
Pembangunan Bandara Bali Utara sudah direncanakan sejak 2009 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/ 2009. Buntut dari rencana tersebut adalah penawaran dari dua perusahaan, yaitu PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari).
"Saya sudah rekomendasikan keduanya, namun tiba-tiba saja ada hasil survei Bank Dunia ini," kata Pastika.
Orang nomor satu Bali ini menyayangkan survei tersebut dilakukan tanpa koordinasi engan pemerintah Provinsi Bali. Hasil survei tersebut bahkan belum dipresentasikan pemerintah pusat, namun pernyataan Menteri Luhut yang beredar luas memicu keresahan.
"Pekan depan saya diundang untuk mendengarkan presentasi itu dan akan adu argumen di sana," kata Pastika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika