REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan forum diskusi kelompok (FGD) untuk merevisi rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang wisata halal. Acara ini merupakan salah satu rangkaian untuk mencapai target juara wisata halal dunia pada 2020.
"Pergub sudah ditandatangani, sebelumnya sudah didorong," kata Sandiaga usai memberikan sambutan, di Gedung Blok G, Kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Menurut Sandiaga, ada beberapa hal yang masih perlu direvisi berkaitan dengan beberapa perkembangan terkini. Hal itu akan dibahas dalam FGD yang diselenggarakan hari ini. Selain memberikan masukan dan revisi, para peserta FGD diharapkan untuk mempertajam target-target yang ditetapkan.
Sandi menjelaskan, pergub wisata halal akan membicarakan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal di provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya akan diatur tentang berbagai destinasi wisata halal DKI, insentif-insentif, kesiapan sumber daya manusia, regulasi turunan, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab.
"Pergubnya mengatur itu sehingga kita lebih komprehensif untuk menggarap destinasi," kata Sandiaga.
Sandiaga menargetkan akan ada satu juta wisatawan global dari sektor wisata halal masuk ke Jakarta dalam lima tahun mendatang. Pada 2020, Pemprov DKI diharapkan sudah mampu berkompetisi dan menjuarai ajang lomba wisata halal dunia di Abu Dhabi, Dubai.
"Jadi ada conference yang besar di Dubai Abu Dhabi yang kita sasar. Kita ingin Jakarta bisa masuk nominasi dan mulai tahun depan dan 2020 mudah-mudahan bisa memuncaki salah satu kategori destinasi halal," kata dia.
Ada beberapa lokasi yang kini menjadi target untuk dikembangkan, misalnya Kota Tua dan Kepulauan Seribu yang telah masuk dalam sepuluh destinasi wisata unggulan tingkat nasional. Sandiaga juga tertarik menerapkan konsep wisata halal di Setu Babakan, Jakarta Selatan.
Ketua Umum MES DKI Jakarta Reza Artha mengatakan bidang pariwisata, terutama wisata halal, akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang diandalkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan ini tak bisa dilakukan hanya oleh Pemprov DKI, namun perlu kerja sama lintas sektoral dan lintas struktural.
MES DKI Jakarta berharap FGD yang diselenggarakan bisa menjadi momentum yang baik untuk pengembangan wisata halal. "Karena halal tourism yang international class seperti kata Pak Wagub tidak bisa dikerjakan sendiri tapi bersama baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
