REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan media sosial (medsos) sudah menjadi instrumen politik sejak 2012. Kerawanan yang ditimbulkan medsos berpotensi lebih berbahaya jika dibandingkan dengan beberapa bentuk kerawanan lainnya.
Menurut Wahyu, politisasi medsos terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2012. Sebelumnya, dia menilai penggunaan medsos masih dalam batas yang wajar dan normal sebagaimana mestinya.
"Sebelum 2012, postingan di medsos biasanya berbentuk kegiatan, unggahan pada saat reuni atau hal-hal sederhana lain. Setelah Pilkada 2012, tampak sekali medsos mulai menjadi instrumen politik," ujar Wahyu dalam diskusi bertajuk 'Media Sosial dan Ancaman Kerawanan Sosial di Tahun Politik' di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (3/3).
Politisasi ini, lanjut dia, semakin terasa dalam Pilpres 2014. "Kemudian politisasi di medsos mencapai puncaknya di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu," tutur dia.
Wahyu menjelaskan, politisasi yang dimaksud lebih kepada bentuk penggunaan medsos sebagai alat memenangkan pertarungan di pilkada atau pemilu. Karena itu, politisasi medsos hanya dihitung secara hasil kalah dan menang, bukan salah dan benar.
"Seperti itulah yang saya maksud medsos saat ini menjadi instrumen politik, " tegas Wahyu.
Kondisi ini, kata dia, menyebabkan kerawanan yang ditimbulkan medsos berpotensi lebih berbahaya jika dibandingkan hal-hal lain. Wahyu pun mencontohkan ancaman disintegrasi bangsa, muncul dari unggahan-unggahan yang ada di medsos.
"Konflik sosial yang terjadi saat ini banyak disebabkan konflik di medsos. Sebagai contoh dalam tanda kutip konflik antara (pendukung) Anies dan Ahok (usai Pilkada DKI Jakarta 201)," ungkapnya.
Dia pun mengakui bahwa ada kerawanan medsos dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Hal yang juga perlu diwaspadai adalah saat ini sudah memasuki tahun politik.
"Kerawanan akibat politisasi medsos jauh lebih berbahaya. Karena medsos ini bisa menjangkau seluruh daerah, seluruh masyarakat. Bukan seperti bentuk kerawanan lainnya yang tergantung dari aspek khusus masing-masing daerah, " tambah Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika