REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat dalam kepesertaan Program Keluarga Berencana (KB) dinilai masih rendah. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat Benyamin Lado mengatakan sebagian besar masyarakat di daerah tersebut menganggap Program KB bagi mereka belum diperlukan.
"Papua Barat adalah sebuah wilayah yang cukup besar dengan luas 99 ribu kilometer persegi dan populasi penduduk hanya satu juta lebih sedikit. Ini yang membuat Program KB dinilai belum perlu diterapkan di sini," kata dia, Jumat (2/3).
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan bagi BKKBN dalam mengkampanyekan Program KB. Ia yakin, pemerintah daerah akan terus mendukung program BKKBN.
Ia mengutarakan, KB tak sekadar membatasi jumlah anak dan jarak kelahiran, tapi merupakan program investasi masa depan setiap keluarga agar lebih sejahtera dan mandiri. Menurut Benyamin, selain kesadaran masyarakat yang masih minim, ada beberapa tantangan harus dihadapi di antaranya luas wilayah dan sebaran penduduk serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
"Di Papua Barat terdapat sebanyak 1.700 kampung yang tersebar di 219 distrik. Sementara tenaga penyuluh kami cuma 25 orang," kata dia.
Dia menyebutkan, saat ini sedang berkonsentrasi di Manokwari. Sebagian besar tenaga penyuluh tersebut berada di Manokwari melakukan penyuluhan dan kampanye pada sembilan distrik daerah tersebut.
"Sebanyak 25 orang ada di Manokwari, dua orang di Sorong, dan dua orang sisanya di Fakfak," katanya.
Untuk 10 kabupaten lain di daerah ini, pihaknya belum bisa mengutus tenaga penyuluh. Ia berharap, kekurangan ini menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, tahun ini akan ada formasi penerimaan tenaga penyuluh KB. Papua Barat diharapkan menjadi salah satu prioritasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika