REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penyediaan rumah tapak DP nol rupiah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Jakarta hampir tak mungkin bisa direalisasikan. Harga yang tinggi untuk rumah tapak di Ibu Kota tak bisa masuk dalam skema FLPP.
"Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk menyinkronkan itu," kata dia di Balai Kota, Kamis (1/3) malam.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengampu program ini telah menentukan harga sebesar Rp 140-an juta untuk rumah tapak yang bisa dibiayai dengan skema FLPP. Masyarakat yang disasar sebagai konsumen rumah tapak penghasilannya tak boleh lebih dari Rp 4 juta.
Sementara harga rumah tapak dengan DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, ditawarkan dengan harga Rp 350-an juta. Cicilan per bulan mencapai Rp 2,4 juta untuk tenor 20 tahun. Sementara, besar cicilan tak boleh lebih dari satu per tiga dari penghasilan. Artinya, penghasilan minimal konsumen minimal Rp 7,2 juta.
Hal inilah yang membuat belum adanya kesepakatan penyediaan rumah DP nol antara Pemprov DKI dan pengembang swasta yang membangun rumah tapak di Rorotan. Namun, Sandi mengaku masih berupaya mencari inovasi pembiayaan dengan skema lain.
"Jadi angkanya jauh, mereka (tawarkan harga rumah) di 350-an juta. Kita masih cari skema apa yang bisa disandingkan," ujar dia.
Skema FLPP yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga mengatur terkait pembiayaan untuk rumah susun. Untuk rumah susun, penghasilan maksimal konsumen maksimal Rp 7 juta.
Skema inilah yang kemungkinan besar diterapkan Pemprov DKI untuk pembiayaan rusun yang sedang dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun yang dinamai Klapa Village itu telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh Anies Baswedan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika