REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mencari orang yang dapat mengisi posisi Deputi Penindakan yang ditinggalkan oleh Heru Winarko. Heru hari ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Pengganti Pak Heru di KPK nanti salah satu direktur di bawahnya jadi plt. Tapi segera akan kami lakukan tes, segera itu tidak lama. Insya Allah tanggal 9 Maret kita sudah dapat lembaga yang mengetesnya karena ditender," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3).
Heru menggantikan Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Heru sebelumnya adalah Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2016. "Pada 9 Maret 2018 masa sanggahnya sudah selesai supaya tanda tangan kontrak, tanggal 10 tes seleksinya, mudah-mudahan tanggal 10 bukan hari Minggu," ujar Agus lagi.
Agus mengaku seleksi akan dilakukan secara terbuka dengan mengundang para penegak hukum dari kepolisian dan Kejaksaan Agung. "Kita lakukan dengan terbuka. Jadi kita undang kejaksaan, kita undang polisi, juga dari dalam (KPK), jadi kompetisi, selalu kompetisi," ujar Agus pula.
Namun, Agus mengakui bahwa posisi Deputi Penindakan KPK biasa diisi oleh orang-orang yang berasal dari Polri maupun Kejaksaan Agung. Sebelum Heru, Deputi Penindakan diisi oleh Warih Sadono sekarang menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung.
"Ya biasanya dari dulu Deputi Penindakan kalau tidak dari polisi ya dari jaksa, ganti-gantian saja. Nanti kita undang kejaksaan, kita undang kepolisian kemudian kita lihat nanti," ujar Agus pula.
Agus pun membantah bahwa posisi Deputi Penindakan akan diisi langsung oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. "Tidak, karena Pak Aris ada penugasan yang lain, kelihatannya akan ditarik oleh Polri tapi tidak tahu (mengisi jabatan) apa," kata Agus.
Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa KPK akan melakukan wawancara dan seleksi terhadap calon Deputi Penindakan KPK baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung. "Kita undang kejaksaan, Polri, nanti kita lihat, berapa yang masuk akan kita wawancara, jadi kita tidak pilih langsung. Sementara hari ini pasti merangkap karena kita belum serah terima," kata Basaria.
Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian 1985. Heru pernah menjabat sebagai staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Ideologi dan Konstitusi pada 2015, sebelum ia bertugas di KPK. Pada 2012, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung maupun bertugas di Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri pada 2009 dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri pada 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
