REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon menyatakan Kota Cirebon menetapkan status siaga darurat bencana hingga 31 Mei 2018. Status dimulai dari 1 Desember 2017.

Kepala BPBD Kota Cirebon Agung Sedijono dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Barat, Kamis (1/3), mengatakan diperkirakan intensitas hujan masih akan tinggi hingga akhir Maret. "Sekarang juga bisa dibilang puncak musim hujan menurut BMKG," kata Agung.

Terkait banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Cirebon, kata dia, Pemkot dan Pemkab Cirebon juga Pemkab Kuningan telah rapat koordinasi dan hasilnya mereka sepakat akan bekerjasama melakukan normalisasi sungai.

"Kemarin sudah rapat koordinasi Pemkab Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon. Kita sudah bersepakat masing-masing berbuat sesuatu. Terutama BBWS Cimanuk. Mereka punya program jangka pendek untuk pembukaan sumbatan," kata dia lagi.

"Jadi sungai-sungai yang jadi wewenangnya akan dilakukan pembersihan. Tentu sesuai anggaran yang ada. PU Kota juga lakukan pembersihan, karena di aliran sungai ini sampah, dan lain-lain," ujar Agung.

Dia mengungkapkan bahwa banjir di kawasan Cirebon terjadi karena luapan sungai dan rob. Jumlah warga terdampak di RW 9 Kesunean Selatan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk berjumlah tiga RT terendam dengan 90 KK atau 400-an jiwa.

"Banjirnya karena hujan lebat, rob, dan di sungai banyak hambatan. Dan terlalu lebat hujan di hulu," ujar Agung.

Saat ditanya mengenai bantuan, Agung mengaku Pemkot Cirebon melalui Dinas Sosial telah koordinasi lewat bantuan bencana karena jumlah titik rawan banjir di Cirebon bertambah, secara keseluruhan jumlah KK terdampak mencapai 500 kepala keluarga atau mencapai 2.500-an jiwa.

"Bantuan pemkot sedang diproses. Tapi kalau dari CSR BJB tadi kirim 500 pax. Di RW 9 tadi akan kita salurkan dalam waktu cepat," kata Agung pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika