REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kementerian Perhubungan menargetkan proyek kereta light rail transit (LRT) di Palembang, Sumatra Selatan, selesai tepat waktu. Hingga dapat beroperasi saat perhelatan Asian Games dimulai Agustus 2018.
Dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis (22/2), Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur layang (elevated), tidak akan memengaruhi target penyelesaian proyek, salah satunya pada LRT Palembang. "Kami kira LRT Sumsel untuk pekerjaan layang hampir semua sudah selesai. Progres seluruhnya sudah 86 persen, pekerjaan layang sudah hampir 100 persen. Semoga saat Asian Games sudah bisa beroperasi," kata Zulfikri.
Adapun Pemerintah melalui tiga menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno telah memutuskan penghentian sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di seluruh Indonesia, baik jembatan layang, tol layang, maupun LRT dan MRT. Keputusan tersebut diambil menyusul terjadinya kecelakaan konstruksi pada proyek Tol Becakayu dan sejumlah kecelakaan lainnya yang terjadi selama 14 kali dalam 2 tahun terakhir, di antaranya mengakibatkan korban luka-luka.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Pemerintah akan memprioritaskan proyek-proyek yang akan dievaluasi untuk segera dilanjutkan. "Kami akan perhitungkan, ini 'kan tidak mungkin setahun berhenti. Nnati prioritas mana yang akan dievaluasi duluan," kata Basuki.
Selain LRT, salah satu proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan lainnya yang juga termasuk dalam penghentian sementara adalah double-double track (DDT) atau jalur dwiganda Jabodetabek.
Menurut Zulkifli, kendala proyek DDT sebenarnya lebih pada pembebasan lahan ketimbang pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, ketika evaluasi sudah selesai dilakukan, langsung akan dikerjakan dengan cepat. "Untuk DDT, sudah terhenti sejak kejadian. Ini masalah utama yang dihadapi bukan konstruksi, melainkan pada pembebasan lahan. Kami sering terkendala ini. Sejak kejadian hingga saat ini kami belum bisa bekerja, tentu kami akan bekerja cepat setelah dievaluasi oleh K3," katanya.
Zulfikri pun memastikan bahwa dalam pengerjaan konstruksi selain mempertimbangkan pembiayaan, tentunya keselamatan juga diutamakan, baik bagi pekerja maupun masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika