REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai seluruh institusi pemerintahan daerah perlu memiliki atau pasukan siber untuk menangkal konten negatif atau hoaks.
"Terpikir oleh saya untuk menyarankan setiap institusi perlu memiliki 'cyber troops' sendiri untuk memproduksi konten yang objektif dan mendidik ," kata Mahfud di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.
Menurut Mahfud, pasukan siber perlu dimiliki setiap institusi pemerintahan daerah karena saat ini banyak akun-akun yang memproduksi konten berupa ujaran kebencian atau konten negatif lain tanpa disertai data dan fakta.
Ia mencontohkan, dalam kasus sindikat Saracen, sindikat itu dibayar untuk memelintir berita dan memproduksi berita bohong. Sindikat itu amat berbahaya karena berita bohong yang diproduksi juga akan disebarkan para pengguna media sosial lainnya.
"Karena seperti kasus Saracen ada yang (memproduksi berita bohong) karena dibayar mahal dan ada yang memang sengaja ingin membuat kekacauan," kata dia.
Oleh sebab itu, setiap humas instansi pemerintah daerah, menurut dia, perlu bekerja sama membentuk "cyber troops" dengan generasi muda untuk bersama-sama membuat konten positif dan objektif sebagai penangkal konten negatif yang menyebar.
"Karena media sosial tidak bertuan. Sekarang kalau tuannya orang baik-baik dan bisa dikoordinir setiap hari untuk memproduksi konten yang bagus. Setiap ada yang membuat ujaran kebencian atau berita bohong bisa dibantah rame-rame untuk kebaikan kita bersama," kata dia,
Ikuti Whatsapp Channel Republika
