Selasa 13 Feb 2018 00:43 WIB

Pemerintah Fokus Benahi Gizi Buruk dan Stunting pada 2019

Jokowi menyiapkan lima poin utama yang harus bisa dijalankan menteri.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Ani Nursalikah
Seorang anak penderita gizi buruk berjalan di teras Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua.
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Seorang anak penderita gizi buruk berjalan di teras Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat paripurna sebagai persiapan menghadapi 2019 atau tahun terakhir dia memimpin. Untuk tahun tersebut, Jokowi menyiapkan lima poin utama yang harus bisa dijalankan oleh seluruh menteri dan kepala lembaga Kabinet Kerja.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rapat paripurna yang dilakukan juga sebagai persiapan agar seluruh Kementerian dan Lembaga mulai menyusun anggaran yang akan dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Tema yang diambil dalam tahun penutup adalah Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Bambang menjelaskan, fokus pertama yang harus dijalankan pada tahun tersebut dan dipersiapkan mulai tahun ini adalah pembangunan manusia. Melalui sektor ini pemerintah berupaya memberikan pelayanan dasar terhadap seluruh warga negara yang diupayakan guna mengentaskan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial.

"Ada arahan Presiden (Jokowi) untuk kita lebih fokus pada masalah gizi buruk dan stunting. Ini menjadi prioritas nasional dalam fokus pembangunan manusia," kata Bambang di Istana Negara, Senin (12/2).

Poin kedua yang ditekankan yaitu menekan kesenjangan masyarakat antar wilayah. Cara yang paling tepat dalam menekan hal ini dengan perbaikan konektivitas, sehingga biaya disitribusi logistik bisa ditekan. Salah satu caranya adalah meningkatkan efektivitas tol laut.

Ketiga, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah produk baik pertanian, manufaktur, dan sektor jasa. Pertumbuhan sektor manufaktur akan didorong agar mampu berada di atas lima persen. Untuk sektor pariwisata, pemerintah ingin agar program yang selama ini dijalankan dalam meningkatkan sektor ini bisa terus diperbaiki karena pariwisata sejauh ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

"Selain itu akan dibahas juga khusus untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja agar berkompetensi dan memiliki standar," ujar Bambang.

Poin keempat yang ditekankan, yakni masalah ketahanan pangan, energi, air, dan kelestarian lingkungan. Semua pihak diharap bisa menjaga sumber daya air dan memastikan energi khususnya energi baru dan terbarukan terus dikembangkan. Poin kelima yang ditekankan terkait dengan stabilitas keamanan dan pengamanan pemilihan umum (Pemilu). Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan ekspor dan investasi dalam negeri, selain memperbaiki konsumsi rumah tangga.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement