Senin 12 Feb 2018 19:05 WIB

Pemda DIY Respons Serangan Gereja dengan Deklarasi Damai

Sultan HB X akan menggelar dialog dengan pemuka agama dan ormas.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Andri Saubani
Gereja Santa Lidwina di Padukuhan Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY.  Gereja yang mengalami penyerangan usai menggelar misa pada Ahad (11/).
Foto: Republika/Wahyu Suryana
Gereja Santa Lidwina di Padukuhan Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Gereja yang mengalami penyerangan usai menggelar misa pada Ahad (11/).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tindak lanjut terhadap peristiwa penyerangan Gereja Santa Lidwina yang

terjadi di DIY akan dilakukan semacam dialog dengan ormas (organisasi

masyarakat). Dialog direncanakan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

''Sekarang sedang disiapkan materinya. Kalau materinya sudah selesai saya akan dialog,''kata Sultan usai acara pembinaan dan pengarahan PNS DIY, di Hotel Grand Ambarukmo Yogyakarta, Senin (12/2).

Sementara itu, secara terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Agung Supriyono Pemda DIY mengungkapkan Pemda DIY bersama bebagai elemen masyarakat di DIY akan melakukan deklarasi Yogya Damai, menolak kekerasan, menolak intoleransi dan radikalisme, yang rencananya akan dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (14/2).

''Kami baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, Satpol PP, forum lintas agama, dan lain-lain untuk membahas materi dalam deklarasi tersebut,''kata Agung pada Republika, Senin (12/2).

Rencananya deklarasi ini dihadiri oleh sekitar 300-350 orang yang terdiri dar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Masyarakat, Forum Lintas Agama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya. Tentu saja, kata Agung menambahkan, deklarasi itu tidak hanya menyikapi kasus penyerangan di Gereja Santa Lidwina Sleman.

Harapan dengan adanya deklarasi tersebut untuk menjamin ketenteraman dan keamanan dan meninda tegas apabila ada pelanggaran hukum. ''Kami berharap Yogyakarta menjadi terdepan dalam penolakan kekerasan, intoleransi dan radikalisme apapun bentuknya radikalisme baik kanan, kiri, sparatis,'' kata Agung

menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement