REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Agus Yulianto, wartawan Republika.co.id
Baru kemarin, pemuka agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia, dan karena itu harus dipertahankan keutuhannya. Mereka pun meyakini, Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis, dan kristalisasi nilai-nilai agama.
Hal itu lantaran Indonesia adalah rumah bersama bagi semua elemen Bangsa Indonesia yang majemuk. Karena itu umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten.
Pemuka agama di Indonesia juga memandang bahwa semua upaya yang ingin mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Terhadap mereka yang ingin melakukan hal demikian perlu dilakukan pendekatan yang dialogis dan persuasif melalui pendidikan dan penyadaran untuk memahami dan menerima NKRI berdasarkan Pancasila.
Demikian benang merah yang berhasil dirumuskan dari bahasan tentang pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI yang berdasarkan pancasila yang dilakukan oleh Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Musyawarah tersebut diselenggarakan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) di Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 8-10 Februari 2018. Musyawarah dihadiri ratusan peserta dan pemuka serta tokoh agama-agama yang ada di Indonesia.
Di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi para pemuka agama yang berkat komitmen kuat dan peran pentingnya, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman, tetapi masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi contoh masyarakat muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, Jokowi mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun sinergi yang kuat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang kokoh, toleran, dan saling pengertian. Selain itu juga saling kerja sama, saling bersinergi menjaga pendidikan, menjaga sikap umat masing-masing. Bekerja sama mengembangkan pendidikan yang terbuka, meningkatkan pengertian antar agama, antar etnis, dan antar status sosial.
Namun lagi-lagi, harapan itu, dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak ingin melihat bangsa ini rukun tentram loh jinawi. Mereka terus mengusik keutuhan bangsa dan negara, dengan melakukan aksi-aksi teror yang ditunjukkan kepada para pemuka agama, baik Islam, Kristen, maupun Buddha. Tampaknya juga, tindakan itu tidak akan berhenti di saat negara ini tengah memasuki 'tahun politiknya'.
Orang-orang tak bertanggung jawab itu ingin menciptakan chaos dengan memanfaatkan tahun poltik. Dalam konteks sosial-politik, chaos merupakan sebuah kondisi di mana struktur maupun sistem yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan karena berbagai faktor yang bersifat politis. Tujuan gerakan itu jelas bersifat politis, yaitu membuat kekecauan dan merebut kekuasaan dari tangan pemimpin.
Dampak dari gerakan itu adalah terjadinya penjarahan dan-konon-pembunuhan terhadap etnis tertentu, sistem perekonomian yang tidak lagi berjalan normal, dan banyak lainnya. Ini yang ingin mereka harapkan, sehingga membuat masyarakat menjadi takut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
