REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah berharap tidak ada kegiatan yang berbau Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Palu yang dilaksanakan oleh pihak manapun. Sebelumnya, warga Kota Palu sempat dibuat geram oleh rencana pemilihan Miss Indonesia Queen 2018 atau miss waria yang diselenggarakan New Roy Entertainment di Kota Palu.
Ketua MUI Sulteng, Habib Ali Al-Djufrie di Palu, mengatakan, kegiatan yang berbau LGBT sama sekali tidak bermanfaat bagi generasi muda di daerah itu. "Kita tidak ingin kegiatan-kegiatan seperti itu diadakan lagi di Kota Palu walaupun LGBT itu ada. Kita bukan memusuhi," katanya usai memberi sambutan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII MUI Sulteng di Asrama Haji Transit Palu, Jumat (9/2).
Hal itu dikemukakannya terkait adanya rencana pemilihan Miss Indonesia Queen 2018 atau miss waria yang diselenggarakan New Roy Entertainment di Kota Palu. Kegiatan rencananya dilaksanakan pada 25 Februari di Hotel Santika Palu. Namun rencana tersebut mendapat penolakan keras dari warga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa karena dianggap hanya akan merusak moral anak-anak muda Kota Palu.
Menurut Habib Ali, kegiatan tersebut hanya akan merusak moral anak-anak muda Kota Palu. "Bisa saja kegiatan tersebut merupakan misi untuk menghancurkan akhlak," katanya.
Olehnya MUI Sulteng, lanjut Habib Ali, terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Sulteng agar tidak membiarkan kegiatan-kegiatan sejenis kembali diadakan di kabupaten maupun kota di Sulawesi Tengah.
Selain itu ia meminta agar kegiatan ke-LGBT-an tidak dijadikan komoditas politik oleh partai politik manapun hanya demi suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan wakil rakyat di tingkatan daerah maupun pusat, mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.
Sebelumnya warga Kota Palu sempat dibuat geram oleh rencana pemilihan Miss Indonesia Queen 2018 atau miss waria yang diselenggarakan New Roy Entertainment di Kota Palu. Namun, kegiatan itu akhirnya batal setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
