REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Mukhtar mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Mukthar meminta seluruh stakeholder mendukung PLN, khususnya dalam membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pembangunannya.
"Jika ditemukan ada potensi bahaya listrik segera dilaporkan ke PLN, atau jika melihat petugas kami yang tidak safety, silahkan dilaporkan ke kami juga. Kami ingin seluruhnya aman, sehingga kami merasa budaya K3 ini sangat penting," ujar Mukhtar saat workshop manajerial K3 di Kantor PLN Wilayah NTB, Kamis (8/2) kemarin.
Mukhtar menyampaikan, program besar yang dilaksanakan saat ini oleh PLN adalah mewujudkan pembangunan 500 Megawatt (MW) dan mempercepat pemenuhan 100 persen Rasio Elektrifikasi (RE) pada 2020, yang saat ini telah mencapai 83,52 persen.
"Artinya, di tahun itu (2020), tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan listrik," lanjut Mukhtar.
PLN, lanjut Mukhtar, juga sedang membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) untuk meningkatkan keandalan listrik, baik di Pulau Lombok, maupun Pulau Sumbawa. Mukhtar menjelaskan, dalam melaksanakan seluruh proses pembangunan ketenagalistrikan tersebut, beberapa kebijakan K3 yang dilaksanakan PLN Wilayah NTB, baik internal maupun eksternal, selalu mengutamankan aspek mutu, keselamatan kesehatan kerja, keamanan serta lingkungan hidup, mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku.
"Identifikasi bahaya K3, ancaman keamanan dan aspek perlindungan lingkungan hidup dengan tingkat resiko, serta melakukan upaya pencegahannya," ucap Mukhtar.
Selain itu, PLN Wilayah NTB juga terus meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai terhadap aspek K3. PLN menyediakan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional perusahaan dengan pemenuhan regulasi yang berlaku, menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan stakeholder.
Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Syarif Lutfi mengapresiasi workshop ini. Syarif menilai kurang efektifnya implementasi K3 adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang K3, khususnya tenaga pengawas yang tersertifikasi.
"Workshop ini dapat meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai K3, ini tentu baik bagi membudayakan K3. Jika kualitas SDM kita tidak baik, termasuk dalam aspek K3, pasti SDM kita tidak bisa bersaing. Ini butuh komitmen kita bersama," kata Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
