REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tak kekurangan anggaran untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang menunggu hasil taksiran harga (appraisal).

"Anggaran enggak kurang, kita tinggal sepakat jumlahnya berapa yang sudah di-appraise. Kita enggak ada masalah, itu bisa kita eksekusi," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Menurut Sandiaga, program normalisasi Kali Ciliwung merupakan investasi yang tak bisa ditawar-tawar. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk penanggulangan dan pengelolaan air, serta memastikan sistem aliran air (floating system) berjalan dengan baik.

"Kita enggak akan itu, non-negotiable, itu harus kita danai, Pemprov harus merogoh kocek dan kita harus invest di situ," ujar Sandi.

Bagi Sandiaga, program itu akan menjadi investasi untuk menciptakan kota yang layak huni (livable) dan berkelanjutan (sustainable). Selain masalah anggaran, Sandiaga juga mengaku tak kekurangan rumah susun (rusun). Menurut dia, rusun yang tersedia kurang mampu mengakomodasi para warga yang akan direlokasi.

"Bukan kurang rusunnya tapi kurang daripada akomodasi yang dekat dengan tempat mereka tinggal sekarang," katanya.

Terkait dengan masalah sengketa lahan, menurut Sandiaga hal itu biasanya berkaitan dengan adanya sengketa. Dan ketiga ketersediaan lahan biasanya itu terkait dengan sengketa hukum. "Saya sampaikan harusnya karena untuk kepentingan umum ada inovasi, ada UU Nomor 2 Tahun 2012 kalau tidak salah yang memberikan keleluasaan jika ini proyek yang sangat berpengaruh kepada kepentingan umum dan negara hadir di sana," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika