REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menyusun aturan yang mewajibkan sekolah pra-SD atau PAUD selama satu tahun bagi seluruh anak di Indonesia. Rencananya, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Permendikbud.
"Masih rencana, belum kami susun. Jadi belum tahu juga bentuk (hasil) akhirnya seperti apa. Apakah nanti sifat wajibnya itu harus dibuktikan dengan ijazah PAUD untuk daftar SD atau mungkin imbauan (untuk sekolah PAUD) saja," kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Harris Iskandar pada kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok, Rabu (7/2).
Harris mengatakan, aturan tersebut dibentuk sebagai upaya untuk membumikan Nawacita nomor lima. Yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar. Terlebih, PAUD merupakan salahsatu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan.
Meski begitu, dia mengakui, mutu setiap PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia belum memiliki kualitas yang sama. Karena itu, rencana merancang aturan tersebut pun akan melibatkan banyak pihak.
"Setiap rencana kebijakan dari Kemendikbud pastinya selalu dirundingkan dengan berbagai pihak. Karena itu bisa jadi nanti rencana untuk mewajibkan pra-SD itu bisa terealisasi atau malah tidak," jelas dia.
Sementara itu, Direktur PAUD Kemendikbud Ella Yulaelawati mengungkapkan, untuk membangun PAUD yang berkualitas diperlukan campur tangan berbagai komponen. Seperti pemerintah daerah, elemen masyarakat, dan sarana prasana yang memudahkan akses ilmu pengetahuan atau faktor lainnya.
"Kita harus jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas PAUD. Saya juga minta agar Pemda bisa hadir untuk PAUD dalam menganggarkan insentif dan kesejahteraan guru PAUD," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika