REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan membangun mal layanan terpadu untuk publik yang akan mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu atap. Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, rencana pembangunan mal publik merupakan perluasan dari layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar ke depan.
"Nantinya bukan hanya pelayanan perizinan provinsi namun dari instansi vertikal pun kita masukan dalam mal layanan publik ini," ujar Iwa di Bandung, Rabu (7/2)
Iwa mengatakan, lokasi mal pelayanan publik ini rencananya akan mengambil gedung dan lahan Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabar yang berlokasi di Kota Bandung. Pengembangan ini dilakukan, mengingat kantor DPMPTSP Jabar saat ini dari segi luasan dan lokasi sudah tidak memungkinkan untuk diperluas.
"Nanti BPSDM akan terkonsentrasi dan terpusat di Cipageran, Cimahi," katanya.
Upaya merancang mal ini, kata dia, menjadi salah satu tugas Satuan Tugas Kemudahan Berusaha yang dibentuk oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Pemprov Jabar menargetkan, proses pembangunan dan penyiapan lay out mal bisa dilakukan pada 2018 ini.
"Sehingga 2019 kita bisa selesai dan gunakan," katanya.
Saat ini, kata dia, Satgas sedang mengkonsolidasikan tim teknis dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait teknis perizinan seperti Bina Marga dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral hingga pertanian untuk menempatkan personel di DPMPTSP. Mereka juga konsolidasikan layanan elektronik sampai tracking soal perizinan yang terhambat, izin juga didelegasikan ke kepala DPMPTSP.
Iwa mengatakan, dalam mal layanan publik nanti pihak warga maupun pengusaha bisa datang dan mengurus perizinan maupun informasi dari mulai pemasangan listrik, pengurusan IMB hingga keperluan dengan pihak kepolisian. Lay outnya, akan dibuat seperti mal sehingga masyarakat nyaman dan mendapatkan pelayanan yang jelas.
"Begitu datang masyarakat mereka mendapatkan kepastian soal waktu dan biaya, katanya.
Sebelumnya di Bappeda Jabar, Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan pihaknya menyambut baik jika Pemprov Jabar memiliki rencana memberikan pelayanan publik terpadu dalam mal layanan. "Selama Pemprov berpikir itu efektif, efisien dan mendongkrak pendapatan daerah silahkan saja," katanya.
Menurutnya jika niatnya untuk mengoptimalisasi pendapatan selain soal kemudahan layanan, Pemprov Jabar bisa belajar pada terobosan yang dilakukan DKI Jakarta bersama KPK. DKI menurut Wawan memiliki satu data yang sangat lengkap dan terpadu dari semua suku dinas hingga lembaga terkait. Kuncinya menurut Wawan, ada di integrasi data.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
