REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, penyebab utama dari bencana longsor di jalur Puncak, Bogor, adalah penataan ruang yang tidak teratur. Di kawasan tersebut, sudah terlalu banyak pembangunan permukiman maupun bangunan lain yang harus diatur kembali.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan, topografi jalur Puncak sebenarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya, pembangunan berjalan terus. "Bahaya sekali, kan ini pinggir tebing," ucapnya saat meninjau lokasi longsor di Riung Gunung, Bogor, Selasa (6/2).

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Basuki mengatakan, rencana penataan ruang sudah menjadi prioritas pemerintah. Sudah dibentuk tim dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerhati lingkungan untuk membuat rencana serta pengaplikasian penataan ruang.

Penataan ruang ini dilakukan dengan memindahkan warung dan pedagang kaki lima (PKL) ke satu tempat yang dirasa lebih aman. Sebab, mereka adalah pihak yang berpotensi lebih besar terkena dampak longsor.

Tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah diinventarisasi untuk bisa dipakai para PKL. "Jadi, mereka bukan digusur tapi dipindahkan ke tempat yang lebih layak untuk berjualan," ucap Basuki.

Untuk longsoran pertama di Gunung Mas, Basuki menuturkan, sudah dilakukan rapid assesment dan telah menemukan bidang di atas tebing yang di bagian bawahnya terdapat warung-warung. Basuki menegaskan, area bawah tebing harus segera dikosongkan karena berbahaya dan berpotensi besar terjadi longsor. "Rencana, semua bidang situ kami kupas dan kami buat terasering," ucapnya.

Proses pengupasan direncanakan berlangsung sepekan. Jalur utama akan digeser ke kanan agar kendaraan masih bisa dilalui sembari pengupasan dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika