REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (6/2). Persiapan yang matang dalam mendeteksi faktor adanya kebakaran diharap bisa mencegah karhutla kembali terjadi tahun ini terutama saat Asian Games.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah mencatat penurunan yang cukup signifikan jumlah titik api maupun kawasan yang terbakar. Hal itu sejak bencana kebakaran yang cukup besar terjadi pada 2015, yang bersamaan dengan datangnya el nino.
Selama 2017, kata dia, kejadian kebakaran seluas 125 ribu hektare. Luasan ini sekitar 5 persen dari luas kebakaran pada 2015 yang waktu itu mencapai 2,6 juta hektare.
"Demikian pula meski cuaca pada 2017 lebih kering dibanding 2016, namun kejadian kebakaran pada 2017 masih lebih sedikit dibanding 2016. Hal ini merupakan bukti keberhasilan upaya pencegahan kebakaran yang telah dilakukan oleh pemerintah dunia usaha, maupun masyarakat di sekitar hutan," ujar Darmim dalam rakor Karhutla, Selasa (6/2).
Meski demikian, ke depan tantangan yang harus dihadapi semua pihak masih besar. Terlebih badan meteorologi, klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa cuaca tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun lalu. Dengan keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, maka semua pihak yang berwenang dan masyarakat harus turut serta mengantisipasi kebakaran kembali meningkat.
"Indonesia juga akan jadi tuan rumah Asian Games mulai 18 Agustus sampai 2 September 2018, yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. Waktu Asian Games itu merupakan puncak kemarau, dan areal Palembang termasuk rawan kebakaran," ujar Darmin.
Apabila saat Asian Games terjadi kebakaran dan asap, maka hal ini tak hanya mengganggu berlansungnya agenda olah raga tersebut, tapi juga menjadi pertaruhkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.
Darmin menuturkan, keberadaan Pilkada Serentak pada pertengahan tahun dipastikan bakal menyedot perhatian dan sumber daya. Hal ini berpotensi mengurangi personel dalam menjaga kemungkinan adanya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, diharapkan kepala daerah, komandan Polri-TNI di lapangan selalu waspada dan bisa mengambil langkah pencegahan.
Menurut Darmin, dalam mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih sistematis. Pemerintah tahun ini akan berupaya dan memastikan semua pemegang izin usaha perkebunan diberi tanggung jawab untuk mencegah kebakaran dan membina masyarakat sekitar, tidak hanya di wilayah konsesinya saja, tapi juga di luar kawasannya dengan radius 3-5 Km.
"Kami telah bicarakan ini dengan semua perusahaan besar yang miliki lahan perkebunan untuk dukung pencegahan kebakaran. Kami juga pastikan ketersediaan alokasi APBN maupun APBD," ujarnya.
Dia pun menegaskan bahwa karhutla bukan hanya masalah nasional, tapi juga tanggung jawab komoditas internaisonal. Oleh karena itu, pada 2018 pemerintah pun akan memastikan kontribusi masyarakat internasional dapat dihimpun dalam mendukung sumber daya dalam negeri untuk membentuk crisis center dan early warning system yang lebih andal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika