REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan turun signifikan. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2018.
"Menurut data yang diberikan pada saya dan tadi sudah dilaporkan Menko ekonomi, ada penurunan hotspot yang sangat signifikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).
Pada 2015, tercatat terdapat 21.929 hotspot. Angka ini kemudian semakin menurun pada 2016 menjadi 3.915 titik. Sedangkan pada 2017, ia mengklaim hotspot kembali menurun drastis menjadi 2.567 titik. "Penurunan yang sangat jauh sekali," kata dia.
Ia kembali menegaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan masih sama seperti tahun sebelumnya. Ada satuan tugas yang melibatkan masyarakat, perusahaan, kepala daerah, serta TNI dan Polri. "Aturan main kita masih sama. Saya sudah janjian dari panglima TNI dan Kapolri," ucapnya.
Ia pun kembali mengancam akan mencopot Pangdam maupun Kapolda jika kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tak bisa tertangani dengan baik. "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, belum saya ganti. Masih ingat? Ya dicopot. Sudah, tegas ini saya ulang lagi," kata Presiden.
Menurut dia, langkah ini yang paling efektif untuk menggerakkan satgas baik masyarakat, perusahaan, dan pemimpin daerah di lapangan. "Paling kalau ada kebakaran, di sebelah mana, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kebakaran gak rampung di provinsi mana, telepon kapolri, ganti kapolda. Kalau kecil lagi, kapolresnya," ujarnya.
Jokowi pun memberikan apresiasinya terhadap kemajuan penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga titik hotspot terus berkurang. Dengan bekerjasama melakukan penanganan karhutla, ia yakin kebakaran hutan dan lahan dapat semakin dicegah.
Baca juga: Jokowi: Saya Jamin Negara Tetangga tak Terkena Asap Karhutla
Ikuti Whatsapp Channel Republika