REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan pertanyaan tentang becak dari para anggota perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) DKI Jakarta. Ia pun menjelaskan, dalam jangka panjang ia ingin angkutan ramah lingkungan itu bergabung dalam program One Karcis One Trip (OK Otrip).
Pertanyaan itu muncul dalam pertemuan INTI yang membahas tentang kebijakan pembangunan di DKI. Pertanyaan pertama datang dari Rudi. Ia mempertanyakan mengapa becak diperbolehkan beroperasi di Jakarta.
Menurut Rudi, jikapun becak beroperasi kembali, kendaraan ini seharusnya diintegrasikan ke tempat-tempat pariwisata. Namun, ia tidak setuju jika kendaraan itu beroperasi di kawasan permukiman.
Pertanyaan lain datang dari Esti. Menurut dia, belum banyak yang mengetahui alasan di balik kebijakan itu. Ia pun meminta penjelasan Sandiaga mengenai motivasi khusus di balik keputusan itu. "Tidak usah mikir macam-macam. Tidak ada motivasi (khusus)-nya," kata Sandiaga di Central Restaurant, Petojo, Jakarta Pusat, Ahad (4/2).
Sandiaga mengatakan, pada faktanya, ada sekitar 500 penarik becak masih beroperasi di Jakarta. Selama puluhan tahun, mereka menarik becak di Jalan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Mereka bekerja di kawasan permukiman. "Itu kita (lihat) di depan mata kita, karena saya pernah ke sana," ujar dia.
Menurut Sandiaga, banyak pihak ingin memberikan solusi bagi para pengayuh becak yang beroperasi secara diam-diam. Namun, hingga kini belum ada yang dapat menemukan solusi, sebab ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang mereka beroperasi.
"Perda (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum) sudah melarang tidak boleh lagi ada becak di DKI," kata dia.
Masalah ini, kata Sandiaga, coba dipecahkan oleh pemerintahan yang baru. Ia ingin memberikan pelatihan kepada para tukang becak di DKI. Ia mengatakan, tak akan menghidupkan kembali becak di DKI. Pekerjaan ini dinilai tidak manusiawi.
Sandiaga ingin, para tukang becak bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik atau dalam istilah dia "naik kelas". Caranya, para tukang becak akan diarahkan untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan yang berbasis listrik.
Ketika isu becak ini marak dibicarakan, Sandiaga mengklaim ada sekitar 5-6 pengusaha menawarkan penggunaan becak listrik. Ia pun menyambut usulan tersebut. Selain pelatihan mengayuh becak listrik, Sandiaga ingin para tukang becak digaji dan mereka beroperasi di lokasi-lokasi pariwisata DKI.
Sandiaga juga mengusulkan solusi yang berbeda untuk becak yang beroperasi di kawasan permukiman. Menurut dia, keberadaan becak di lokasi tersebut tidak dapat dinafikan. Adanya permintaan atau kebutuhan dari para warga membuat bisnis transportasi becak masih berjalan.
"Tidak mungkin ada becak kalau tidak ada yang naik. Tidak akan mungkin ada orang yang duduk di becaknya seharian suntuk begitu. Pasti ada pelanggannya," kata dia.
Konsep "naik kelas" itu pun juga akan diterapkan untuk para pelanggan. Ia ingin becak listrik beroperasi di lingkungan perumahan dalam konsep OK Otrip. Artinya, dengan membayar Rp 5.000, mereka bisa memulai perjalanan ke luar rumah dengan naik becak listrik, kemudian disambung dengan angkot, metromini, atau Transjakarta. "Nyambung juga ke light rapid transit (LRT). Itu semua Rp 5.000," ujar dia.
Sandiaga mengaku telah mencoba melakukan pendekatan dengan para pengemudi becak. Kendaraan mereka telah diberi penanda khusus (sticker) agar jumlahnya dapat dipastikan tidak bertambah.
Isu tentang becak yang kini marak juga sempat mengundang para pengemudi becak dari daerah untuk datang ke Jakarta. Mereka diketahui masuk ke Ibu Kota dengan truk. Menurut Sandiaga, Pemprov DKI akan menindak tegas hal ini.
"Yang dari daerah datang, kita pulangin. Kita bilang, kita tidak mau kompromi. Kalau mereka datang, kita pulangin. Karena datangnya pakai (truk), indikasinya itu mereka termobilisasi," ujar dia.
Kendati demikian, kata Sandiaga, ia tak ingin terburu-buru. Hingga kini belum ada kebijakan baru terkait beroperasinya becak di Jakarta. Tim gubernur dari Komite Harmonisasi Regulasi kini sedang mengkaji aturan-aturan terkait.
Ia ingin memastikan kebijakan ini akan sesuai dengan regulasi. Selain itu, perlu ada komunikasi dengan para pemangku kepentingan di DKI, terutama Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya.
"Kita tidak ingin terburu-buru untuk meluncurkan ini karena kita ingin tahu betul bagaimana dari segi peraturannya dan bagaimana masukan dan ide-ide maupun komunikasi kita dengan pemangku kepentingan yang lain," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
