REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Keluarga Migran Indonesia (Kami) dan Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa (PBH-DD) menggelar Jambore Keluarga Migran Indonesia. Acara milik semua pelaku imigrasi, pemangku kepentingan, pegiat buruh migran dan masyarakat itu mengangkat tema utama "Menggagas Perlindungan Buruh Migran Indonesia dari Hulu, Berbagi, Berkarya, dan Berdaya".
Kegiatan ini menjadi forum keakraban, rekreasi sekaligus interaksi dan pembelajaran soal migrasi bagi pekerja migran Indonesia, mantan dan siapa saja yang peduli tentang pekerja-pekerja migran. Jambore dihelat pada 4-5 Februari 2018.
Jambore yang dihadiri 1.000 lebih pekerja migran seluruh Indonesia ini dibuka langsung Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, yang didampingi Bupati Sleman, Sri Purnomo. Jambore dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong dan penanaman pohon.
Ketua Panitia Jambore, Nursalim, menilai, selama ini akar permasalahan pekerja migran berawal dari desa. Apalagi sebagian besar dari kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah. Minimnya akses pengetahuan dan informasi, membuat pekerja-pekerja migran Indonesia tidak dapat mengetahui proses migrasi yang aman.
"Minimnya informasi tersebut terjadi akibat jauhnya akses layanan pemerintah terhadap pekerja migran dan keluarganya, layanan pemerintah yang berbasis digital pun tidak mampu diakses pekerja migran berpendidikan rendah yang tinggal di desa," kata Nursalim di Desa Garongan, Kabupaten Sleman, DIY, Ahad (4/2).
Itu artinya, layanan informasi mengenai perlindungan migran semakin tidak terakses dari kantong-kantong pekerja migran.
Walau persoalan pekerja migran masih sering terjadi di beberapa negara, keinginan menjadi tenaga kerja di luar negeri masih terus meningkat.
Mulai dari tergiur upah yang tinggi, sampai fasilitas yang didapat, mereka kemudian masuk ke luar negeri melalui beragam cara dari legal maupun ilegal. Belum lama ini, ada pula kabar satu tenaga kerja Indonesia yang melahirkan di pesawat menuju kembalinya ke Indonesia.
Di tengah kondisi sistem migrasi yang kacau dan persoalan sumber daya yang berpendidikan rendah, miskin, akses layanan pemerintah yang jauh, serta menyonsong terbitnya kebijakan baru UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, dibutuhkan pihak lain yang berperan sebagai fasilitator penyampaian informasi, sosialisasi, konsultasi dan diskusi.
Itu semua dirasa dibutuhkan demi mampu menyusun rekomendasi dan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan tidak kalah penting keluarganya. Karenanya, Jambore Keluarga Migran Indonesia memiliki posisi yang begitu penting sebagai sarana dan wadah silaturahmi dan koordinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika