REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Beny Ruslandi mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui penggunaan dana otonomi khusus (otsus) di Papua belum optimal. BPK Papua kemudian menyarankan penggunaan dana otsus disertai perencanaan matang sehingga manfaatnya dapat menyentuh masyarakat.
"Beberapa proyek yang didanai melalui dana otsus tidak terukur sehingga terkesan mubazir," kata Beny di Jayapura, Kamis (1/2).
Beny mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK Papua belum bersifat investigasi dan hanya dilakukan di beberapa kabupaten dan tingkat provinsi. Hasilnya, penggunaan dana otsus tidak melalui perencanaan yang matang, misalnya puskesmas yang dibangun lokasinya jauh dari pemukiman dan akses jalan sehingga masyarakat kesulitan menjangkaunya.
"Dalam rekomendasi BPK Papua telah diminta agar kegiatan yang dibiayai melalui dana otsus direncanakan sebaik mungkin sehingga selain fisiknya yang tuntas juga manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Beny.
Ia mengaku belum melakukan investigasi tentang penggunaan dana otsus disebabkan belum ada laporan tentang penyalahgunaan dana tersebut. Selain itu, program otsus sudah hampir berakhir sehingga BPK Papua masih menunggu kebijakan pemerintah apakah diperpanjang atau ada program lain.
"BPK Papua hanya melakukan pemeriksaan secara sampel terhadap penggunaan dana otsus yang dirasakan masyarakat," kata Beny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
