REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Daeng Muhammah menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian seharusnya bisa bersikap arif saat menyampaikan pendapatnya, terutama di depan publik. Menurut dia, jangan sampai pernyataannya justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Daeng menyusul beredar video ucapan Kapolri yang akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito menjadi polemik karena menyebut organisasi lain hanya merontokkan negara.
Meskipun video tersebut telah diklarifikasi oleh pihak Kapolri bahwa ada yang dipotong, Daeng menilai, Kapolri harus arief dalam berpendapat dan berargumen apalagi di hadapan publik. "Ini seperti politik belah bambu buat saya, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang sekelas Kapolri," ujar Daeng di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/1).
Menurutnya, pernyataan Kapolri tersebut menunjukkan seolah-olah hanya dua organisasi yang berjasa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal banyak organisasi lain yang juga perannya tak kalah besar dari kedua organisasi tersebut.
"Tapi banyak ormas lain juga waktu itu, dan Kapolri harus belajar dari sejarah bukan hanya dua ormas itu, ada ormas yang lain. Janganlah ormas umat Islam dipecah-pecah oleh pola seperti ini," ungkap Politisi PAN tersebut.
Namun demikian, terkait video tersebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, video yang menimbulkan polemik itu telah mengalami penyuntingan. Ia menyebut video tersebut telah dipotong.
"Bahwa video itu rekaman tahun 2017 tanggal 8 Februari di pondok pesantren KH Ma'ruf Amin dan itu sudah dipotong-potong, jadi kalimat tidak utuh," kata Iqbal di kediaman Kapolri, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Iqbal mengatakan, video tidak utuh itu pun berpotensi menyampaikan pesan yang tidak utuh juga. Sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi masing-masing. "Bahkan beberapa pihak dalam tanda petik menyalahkan Pak Kapolri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika