REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Yohana Yambise meminta wacana untuk relokasi warga Kabupaten Asmat, Papua, agar terus dikaji. Sebagai seorang akademisi, Yohana menilai wacana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu baik.
"Hanya mungkin (rencana relokasi) itu harus dikaji dulu karena budaya orang Papua banyak sekitar 200 sampai 300 budaya dan bahasa. Selain itu di Papua punya adat yang cukup kuat sekali," ujarnya usai rapat kejadian luar biasa (KLB) di Asmat diKementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jakarta, Rabu (31/1).
Jadi, kata dia, harus ada kajian akademik terlebih dahulu sebelum dibuat kebijakan relokasi. Sebagai bagian dari pemerintah, iatetap berkoordinasi dengan bupati termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tokoh adat, tokoh agama membicarakan persoalan Asmat. Termasuk untuklaunching Kabupaten Asmat Layak Anak (KLA). Yohana mengaku masih terus berkoordinasi dengan bupati Kabupaten Asmat.
"Karena saya saat datang nanti bupati harus ada. Saya takut tidak ada padahal bupati harus terlibat karena iniurusan wajib daerah," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan opsi relokasi masyarakat Asmat ke tempat yang lebih baik. Namun, hal tersebut disadarinya sulit dilakukan setelah bertemu dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu.
(Baca juga: Relokasi Warga Asmat yang Gizi Buruk Masih Perlu Dibicarakan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
