REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan dalam pelaksanaan Pilkada ASN (Aparat Sipil Negara) harus netral. Untuk mencegah terjadinya konflik, Tjahjo juga meminta kepada seluruh pasangan calon untuk menghindari ujaran kebencian dalam berkampanye.
"Saya juga sudah bertemu dengan Kepala Staf dan Kapolri juga tidak menyewakan gedung-gedung milik TNI/POLRI termasuk yang lainnya. Saya mau tegas karena saya sudah percaya pada TNI/POLRI, ASN juga netral. Aturannya sudah ada. Apabila masih ada SKPD yang bergabung, ya mohon fungsi pengawasan Bawaslu, masyarakat dan pers harus aktif," kata Tjahjo di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta, Rabu (31/1).
Tjahjo mengatakan, terkait daerah rawan konflik dalam Pilkada, Bawaslu sudah memetakan indeks kerawanan, Kemendagri dan Kepolisian juga sudah punya peta tersebut didukung oleh semua instansi. Mudah-mudahan, ia mengatakan bisa bergerak mengarah ke yang lebih kondusif. Apalagi masyarakat sudah makin sadar.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami sudah jelas bahwa Pilkada dikatakan sukses bila memenuhi empat hal yakni, pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat. Kedua, tidak ada politik uang, harus ada politic will semuanya," jelasnya.
"Ketiga, mari kita kampanye program, kampanye gagasan untuk memajukan daerah memilih pemimpin yang amanah, jangan kampanye yang berujar kebencian, jangan kampanye yang bersifat fitnah. Keempat, ddikukung oleh stabilitas daerah yang mantab," ujarnya.
Oleh karena itu. kata Tjahjo menambahkan, keterlibatan semua pihak untuk mengamankan harus dengan baik.Ia berharap Pilkada berlangsung aman dan lancar. "Makanya kampanye sekarang mulai dihimbau jangan berujar kebencian, firnah dan sebagainya," ucapnya.
Sementara itu ketika ditanya soal masalah plt Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, Tjahjo mengatakan sudah selesai. "Saya sudah lapor ke Pak Menko Polhukam, Pak Sesneg, Kepala Staf, beliau yang akan lapor Pak Presiden dan saya tidak boleh bicara lagi masalah itu. Sudah selesai," tegasnya.