REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR dan Pemerintah mengkaji masalah yang ada pada dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Karena menurutnya, dana Otsus Papua yang nilainya besar tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi Papua saat ini. Hal ini menyusul adanya bencana gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua.

"Kita minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian  serta langkah-langkah konkrit perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana yang besar otsus itu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1).

Menurutnya, Pemerintah telah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.

Namun persoalannya saat ini yakni ketidakmampuan pengelolaan dana otsus dan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah untuk memenuhi pemerataan pembangunan dan pemberian fasilitas kehidupan yang layak pada masyarakat. Hal ini berdampak pada masih berulangnya masalah kesehatan di Papua.

"Sebetulnya hampir 5,5 Triliun ditambah dari infrastuktur 2,4 Triliun, ini sebenernya dana yang sangat besar bagi Papua tapi saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan untuk membuat baik kondisi Papua," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika