REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham menilai perlunya pendekatan terpadu dan menyeluruh untuk menangani persoalan yang terjadi di Asmat, Papua. Karena menurutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi bencana gizi buruk dan wabah campak di Asmat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Oleh karena itu untuk tangani ini, tidak bisa sendiri. Nah makanya kita usulkan juga rapat koordinasi tingkat menteri," ujar Idrus dalam rapat perdananya dengan Komisi VIII DPR pada Selasa (30/1)
Ia menguraikan, dalam rapat koordinasi antarkementerian yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait Asmat kata Idrus, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya pendapat tentang perlunya evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus Papua.
Sebab, berbagai pihak mempertanyakan implementasi dana otsus Papua yang mencapai Rp 8 triliun. Namun, nyatanya tidak membawa perubahan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Dan ada juga pikiran dan ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana otsus yang cukup besar," ujar Idrus.
Karenanya Idrus melanjutkan, dalam pandangan Kemensos dan kementerian lain, bahwa terkait dana otsus tersebut perlu pendampingan pengelolaan Pemerintahan Provinsi Papua. Khususnya, pendampingan pelaksanaan program-program secara profesional.
Hal ini untuk memastikan pelaksanaan dan implementasi dana otsus Papua tersebut dilakukan tepat. "Karena tentu kita juga memahami bahwa bahwa membangun Papua harus tetap memperhatikan budaya lokal dan ciri daerah Papua. Nggak bisa kita pikir seperti daerah lain sehingga perlu pendampingan, termasuk sesuai karakter wilayah lingkungannya," kata Idrus.
Adapun, dalam laporan Idrus kepada Komisi VIII DPR terkait penanganan Asmat, Kemensos bersama dinas sosial setempat membentuk posko bantuan sosial. Selain itu didistribusikan bantuan berupa 5.750 paket sembako dan bantuan darurat lainnya selama masa darurat.
Selain itu, tim dari pemerintah juga telah menelusuri 22 dari 23 distrik di Asmat Papua dan telah diinventarisasi masyarkaat yang terindikasi campak dan gizi buruk dengan kurang lebih 7.000 warga. Dengan rincian 189 menjalani rawat inap di rumah sakit maupun gereja, 390 rawat jalan, serta meninggal dunia 66 orang.
"Langkah yang diambil Kemensos seperti tadi ada program pemberdayaan komunitas ada terpencil (KAT) dari beberapa tahun terakhir saya kira sudah dianggarkan Rp 3,1 miliar dan pada tahap sekarang ini kita sudah melakukan langkah langkah juga," ujar Idrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika