REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sudah ada beberapa korporasi yang menawarkan desain becak listrik kepadanya. Ide dari korporasi berskala regional maupun nasional itu akan ditampung terlebih dahulu. "Ada yang regional, ada yang dalam negeri, tapi sekarang kita tunggu dulu," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (30/1).
Sandiaga mengatakan kini Pemprov DKI sedang mengkaji regulasi terkait penerapan becak listrik. Komite Harmonisasi Regulasi kini sedang memeriksa aturan-aturan yang terkait agar tak saling tumpang-tindih. Menurut Sandiaga, ada beberapa perusahaan telah mempresentasikan desain becak listrik yang ditawarkan.
Dari model tersebut, ada yang menggunakan pengayuh di bagian depan dengan penumpang di belakang. Ada pula desain yang dia nilai sangat ergonomik. "Pakai tutup, kalau hujan tutup semua, pakai listrik. Ada yang basisnya motor listrik jadi beberapa," kata dia.
Menurut Sandiaga, becak listrik akan menjadi bagian dari angkutan ramah lingkungan di Jakarta. Penggunaan motor listrik merupakan bentuk modifikasi untuk mengganti kendaraan berbahan bakar bensin. "Jadi mengurangi polusi," kata dia.
Ia berharap penggunaan kendaraan ramah lingkungan ini akan menjadikan udara di Jakarta lebih bersih. Hal ini penting untuk mempersiapkan ajang perhelatan olah raga internasional Asian Games 2018.
Sandiaga belum menargetkan kapan kendaraan ini akan mulai beroperasi di Jakarta. Ia ingin permasalahan regulasi bisa dibereskan sembari menunggu kepastian jumlah penarik becak di Jakarta. "Kita slowdown dulu kita lihat regulasinya seperti apa. Yang sekarang kita sticker dulu, kita pastikan mereka enggak nambah jumlahnya," ujar dia.
Dia mengatakan, harapan ini tidak terburu-buru dan tak terbawa arus hanyut. Dia mengatakan, yang diprioritaskan adalah menyiapkan peraturannya dulu. Sandiaga juga menawarkan opsi lain bagi para penarik becak. Ia berharap mereka mau bergabung dengan gerakan OK OCE agar dapat meningkatkan penghasilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika