REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjaring perusahaan swasta yang tertarik membangun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka, Kabupaten Bandung. Pemprov mengajarkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa, lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar. Iwa menggelar market sounding mengundang para pengusaha dalam dan luar negeri untuk menyosialisasikan rencana pembangunan TPPAS Legoknangka.
"Alhamdulillah, ada sekitar 100 peserta dari Korea, Singapura dan Cina juga dalam negeri hadir," ujar Iwa usai Market Sounding TPPAS Legoknangka, di Bandung, Senin (29/1).
Iwa berharap, ajang pra-lelang ini bisa menjaring investor yang tertarik memakai skema KPU dengan empat kriteria utama. Apalagi, pihak swasta tersebut dari sisi teknologi memiliki kapabilitas, dari sisi finansial memadai dan cakap administrasi. "Keempat pas pelaksanaan sesuai dengan apa yang kita tetapkan (dalam dokumen lelang)," katanya.
Belajar dari pengalaman lelang di TPPAS Nambo Bogor, kata dia, maka semua investor yang tertarik harus mampu menunjukan kemampuan keuangan yang memadai selain teknologi yang tepat. Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar investor tersebut nantinya harus bisa menunjukan account statement dari pihak perbankan.
"Bukan yang ada di asuransi tapi kepastian nilai uang mereka (di bank) benar-benar ada di mana nilainya 25 persen dari nilai investasi," katanya.
Menurut Iwa, dari perkiraan DLH, total investasi pembangunan TPPAS Legoknangka mencapai tiga triliun rupiah. Investor nantinya akan memenuhi pembiayaan tersebut dari 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman perbankan.
"Kami belajar dari Nambo, jadi investor bukan hanya capable di teknologi namun mereka punya kesiapan finansial," katanya.
Skema KPBU, kata dia, dipakai mengingat pihaknya sudah menggelontorkan anggaran untuk pembebasan lahan di Legoknangka. Menurutnya pihak PricewaterhouseCoopers sudah melakukan berbagai bahan perhitungan yang akan menjadi bagian dari dokumen lelang. Setelah market sounding ini masih ada tahapan lagi, yakni tarif jual listrik yang pasti dari Kemenko Maritim.
Iwa mengaku, sudah mengirim surat ke Menko Maritim terkait Perpres tarif jual listrik yang dihasilkan Legoknangka sebagai bahan perhitungan. Menurutnya perpres waste to energy tersebut dalam waktu dekat dijanjikan segera dikeluarkan pemerintah. "Market sounding sekarang belum sampai ke harga listrik. Tinggal kepastian soal itu saja," katanya.
Lelang Legoknangka sendiri, kata dia, nantinya akan dipandu langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Seluruh proses pembangunan ini, sudah melalui konsultasi dengan LKPP agar bisa lebih cepat dibanding TPPAS Nambo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
