REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Para jurnalis dari berbagai media massa baik cetak, daring, dan televisi di Sukabumi menyatakan akan memegang teguh kode etik profesi. Hal ini dilakukan menjelang pelasanaan Pilkada Kota Sukabumi dan Jawa Barat yang digelar Juni 2018 mendatang.
Pernyataan tersebut tertuang dalam piagam fakta integritas Sukabumi Journalist Forum (SJF) yang ditandatangani di Hotel Taman Sari, Kota Sukabumi Sabtu (28/1) sore. Penandatangan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah besar (Mubes) SJF ke-III yang bertemakan jurnalis jaman now hadapi tantangan teknologi informasi dan media sosial.
"Kami segenap kepengurusan dan anggota Sukabumi Journalist Forum menyatakan akan memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi," ujar Fitriansyah Nachrowi, perwakilan jurnalis yang tergabung di SJF saat membacakan pakta integritas. Dalam kesempatan itu hadir Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Ari Syahril Ramadhan.
(Baca Juga: Jelang Pilkada, Walkot Sukabumi Minta tak Ada Gesekan)
Selain itu disaksikan pula Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz, Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro, Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono serta sejumlah pimpinan media massa lokal Sukabumi. Pada sesi berikutnya hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.
Menurut Fitriansyah, para jurnalis yang bertugas di media cetak, daring, dan televisi di Sukabumi akan berkomitmen dalam memenang teguh kode etik profesi. Komitmen ini lanjut dia ditunjukan dengan menandatangani pakta integritas di hadapan AJI Bandung dan unsur pimpinan daerah. Harapannya para jurnalis tetap independen dan profesional menjelang pilkada serentak 2018.
Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz berharap adanya pemberitaan di media yang positif mengenai jalannya pilkada. Sehingga kata dia pilkada dapat berjalan dengan damai, aman dan bahagia serta jauh dari hal-hal negatif.
Muraz mencontohkan pilkada di daerah tetangga yakni Kabupaten Sukabumi yang telah berjalan dengan baik pada 2015 lalu. Di mana kata dia pasangan calon bupati yang kalah bisa legowo menerima hasil pilkada dan tidak berujung ke Mahkaham Konstitusi (MK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
