REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo minta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) membantu pemerintah untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Sindo CSR Award di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/01).
Menteri Eko mengatakan, tanpa disadari Indonesia yang telah 72 tahun merdeka, dari negara yang pernah terjajah selama 350 tahun yang begitu miskin kini mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 hingga 15 di dunia. Diperkirakan pada 2030, Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor 9 dunia, dan menjadi nomor 4 dunia pada tahun 2050 mengalahkan Jepang.
“Diperkirakan Nomor 1 Cina, Nomor 2 Amerika, Nomor 3 India, dan Nomor 4 Indonesia. Semua itu hanya akan menjadi mimpi belaka kalau kita tidak mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Terkait hal tersebut ia mengatakan, perusahaan harus terlebih dulu mencari tahu CSR model apa yang ingin diberikan kepada masyarakat. Yang mana menurutnya, kekurangan mendasar di Indonesia saat ini ada pada sektor pendidikan. Selain itu ia juga berharap agar CSR juga dapat membantu pada sektor lain seperti halnya sektor vokasional.
Mayoritas kepala desa di Indonesia, lanjutnya, hanya tamatan SD dan SMP. Hal tersebut refleksi dari sebanyak 60 persen jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah lulusan SD dan SMP.
“UMP kita setiap tahun naik, setiap 5 tahun double. Kalau misalkan UMP Jakarta Rp 3,5 juta akan menjadi Rp 7 juta. 10 Tahun lagi akan jadi Rp15 juta, 15 tahun lagi akan menjadi Rp 30 juta. Kalau angkatan kerja kita Cuma SD dan SMP, tidak mungkin kita bisa membangun negara ini dengan UMP yang tinggi,” terangnya.
Untuk itu ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah memberikan CSR-nya untuk membantu mengurangi ketimpangan. Ia berharap, Sindo CSR Award dapat merangsang perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba mengelola CSR dengan baik, dan terpacu untuk membantu desa-desa di Indonesia.
“Ada salah satu perusahaan, yang membantu pelatihan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) membuat pupuk kompos dari kelapa sawit. Dalam waktu 6 bulan BUMDes tersebut mampu menghasilkan 1000 ton kompos dalam satu tahun dan dibeli oleh perusahaan tersebut. Dan tahun lalu memperoleh keuntungan Rp3 Miliar dan membayar pajak Rp1 Miliar,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengatakan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh penyetaraan kesejahteraan masyarakat telah menjadi salah satu dari program nasional. Sebab jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi oleh penyetaraan kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja.
“Maka pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh kesejahterana masyarakat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika