REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengakuan identitas masyarat dengan perilaku seksual menyimpang, atau dikenal dengan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), tidak akan pernah legal di Indonesia. Hal itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (23/1), menanggapi isu yang beredar di kalangan parlemen terkait adanya rencana regulasi terhadap perilaku LGBT.

"Saya tidak tahu proses di DPR seperti apa, tetapi saya kira tidak ada yang berani menggolkan itu secara formal di Indonesia," kata Wapres Kalla, Selasa.

Perilaku menyimpang LGBT memang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di Indonesia. Namun, hal itu tidak perlu sampai dibawa ke ranah legalisasi untuk pengakuan identitas kaum tersebut.

Baca, Aktivis LGBT: Kami Ingin Diperlakukan Sebagai Manusia.

"Bahwa kenyataannya ada, itu iya, selama tidak berkampanye ke luar. Itu memang suatu keadaan sosial masyarakat yang memang ada, tetapi tidak untuk secara formal. Itu urusannya masing-masing pribadi," kata Wapres.

Belakangan isu LGBT kembali menjadi konsumsi publik setelah pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menuai pro dan kontra. Zulkifli menyatakan, ada lima fraksi di DPR yang menyetujui LGBT dan pernikahan sesama jenis. Namun, pernyataan Zulkifli itu kemudian diklarifikasi oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Video, PAN Paling Depan Melawan LGBT.

Namun, Komisi III DPR sedang membahas mengenai RUU Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasalnya membahas mengenai perluasan penindakan pidana terhadap perilaku LGBT. "Semangat kami dalam pembahasan RUU KUHP Selain menolak LGBT, ada perluasan pemidanaan perilaku LGBT. Jadi tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur saja, tetapi juga hubungan sesama jenis itu dapat dikategorikan pidana asusila," jelas Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika