REPUBLIKA.CO.ID,  PALEMBANG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengenjot kepesertaan pekerja sektor informal. Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Arie Budiarto di Palembang, Senin (22/1), mengatakan potensi pekerja di sektor informal ini cukup besar namun belum digarap optimal.

"Seperti driver Go-Jek, pedagang kaki lima, potensinya luar biasa. Dan ini yang menjadi fokus kami di 2018, selain tentunya pekerja sektor formal," kata dia.

Pada 2018, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagsel yang membawai delapan cabang ditargetkan mencapai kenaikan jumlah peserta hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini ditargetkan 12.410 perusahaan dan 36.233 perusahaan aktif, sedangkan untuk tenaga kerja yakni 202.739 pekerja bukan penerima upah, 401.413 pekerja penerima upah, dan 1.019.161 pekerja jasa kontruksi.

Sedangkan untuk pekerja aktif, untuk pekerja bukan penerima upah 195.886 orang, pekerja penerima upah 1.007.222 orang, dan pekerja jasa kontruksi 814.865 orang. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki program Perisai (Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang akan terus disosialisasikan ke masyarakat.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan dan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta.

"Sekarang yang sedang kami upayakan adalah kerja sama dengan pelayanan satu atap pemerintah kabupaten atau kota sehingga mereka yang tidak taat bisa diberikan saksi administrasi. Sejauh ini baru Muaro Bungo (Jambi) yang sudah jalan, sementara Palembang baru sebatas MoU," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika