Ahad 21 Jan 2018 16:06 WIB

Legislator: Pemerintah Harus Petakan Daerah Rawan Gizi Buruk

Hal itu untuk memudahkan penyaluran bantuan makanan dan pelayanan kesehatan

Rep: Febrian Fachri/ Red: Bayu Hermawan
Ilustrasi pengidap gizi buruk
Foto: Antara/Novrian Arbi
Ilustrasi pengidap gizi buruk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPRRI Sodik Mudjahid mengatakan, pemerintah harus memetakan daerah yang rawandengan gizi buruk. Hal itu akan memudahkan untuk menyalurkan bantuan makanandan pelayanan kesehatan untuk daerah yang menjadi perioritas penanggulangan gizi buruk.

"Harus dibentuk suatu unit khusus yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Bulog,Kementerian Pertanian dan lain-lain untuk memantau dan segera menangani kasusrawan gizi," kata Sodik kepada Republika.co.id, Ahad (21/1).

Dalam unit yang dimaksudkan oleh Sodik, Kemensos harus menjadi pemeran utama. Masukan ini ditujukan Sodik kepada Mensos yang baru Idrus Marham agar segera mengambil peran penting dalampenanggulangan gizi buruk.

"Leading sector ada di Kemensos," ujarnya.

Saat ini di beberapa daerahterpencil di Papua sedang rawan dengan gizi buruk. Beberapa daerah adalah diAsmat yang terletak di kawasan Merauke dan daerah Oksibil yang terletak diPegunungan Bintang.

Di Asmat tercatat sudah lebihdari 60 anak meninggal dunia akibat gizi buruk. Berdasarkan data tim kesehatan Polri di Papua, ada 112 orang yang dievakuasi dari kampung pedalaman diKabupaten Asmat. Sebelumnya mereka memeriksa 472 warga. Dari 112 yangdiharuskan untuk dievakuasi, 10 warga harus dirawat di Puskemas Atsy karenadidiagnosis menderita campak, dehidrasi dan kurang gizi.

Di Oksibil, tepatnya di KampungPedam Distrik Okibab Pegunungan Bintang, diketahui ada 27 orang meninggal dunia. Penyebabnya penyakit campak dan kekuragan gizi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement