REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang akan menjajaki kerja sama terkait penanganan Sungai Citarum, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan delegasi utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Toshihiro Nikai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1).
Rencananya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang akan berkunjung ke Indonesia untuk meninjau Sungai Citarum, Jawa Barat. "Untuk menjajaki penjajakan awal kerja sama apa yang dapat dilakukan Indonesia dengan Jepang untuk Sungai Citarum," ujar Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait revitalisasi daerah aliran Sungai Citarum di Bandung, Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya integrasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah pencemaran di Sungai Citarum.
Dengan integrasi seluruh pihak, kata dia, masalah pencemaran Sungai Citarum bisa diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Sungai Citarum ini menjadi sumber air minum untuk 27,5 juta penduduk baik di Jabar maupun DKI Jakarta dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari sungai Citarum. "Di samping itu juga 420 ribu hektare lahan pertanian yang airnya juga bersumber dari sungai Citarum serta ada 3 PLTA yakni Saguling, Hirata dan Jati Luhur yang dibangun di aliran air sungai ini. Ketiganya mampu menghasilkan 1.400 MW pasokan listrik," ujarnya.
Karena itu, dalam ratas tersebut, Presiden meminta agar penataan sungai Citarum harus segera dilakukan. Dalam pertemuan bilateral ini, tampak hadir mendampingi Presiden yakni Menteri Luar Negeri Retno Sumardi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Utusan khusus Presiden Indonesia untuk Jepang Rachmat Gobel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
