REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menilai, konten ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tidak mengandung unsur hukum. Sebab, yang disampaikan oleh Zulkifli hanya untuk mengingatkan masyarakat Indonesia kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada 2018.
"Sebetulnya berterimakasih karena sudah diingatkan supaya kita lebih waspada agar ada persiapan. Tapi itu dianggap ujaran kebencian, ya halnya (pandangan) polisi lah. Kita akan coba jalur hukum," kata Slamet di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Kamis (18/1).
Slamet berharap, setelah pemeriksaan nanti, Zulkifli tidak ditahan. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi, maka pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya.
"Selebihnya sudah kita bicarakan dengan teman-teman lawyer, kalau nanti ditahan bagaimana, kalau nanti pulang bagaimana, nanti kita akan ambil langkah setelah dengar masukan dari teman-teman kuasa hukum," tambahnya.
Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Zulkifli, ia berharap agar pihak kepolisian berlaku adil. Sebab, katanya, saat ini masih ada beberapa persoalan yang belum maksimal dituntaskan oleh pihak kepolisian.
"Beberapa kasus yang kita laporkan sampai sekarang tidak ada realisasinya. Dari mulai kasus Megawati, kita laporkan setahun yang lalu. Bahkan kawan-kawan Madura melaporkan pun, sampai sekarang belum pernah dipanggil. Kemudian (kasus) Ade Armando pun seperti itu. Kemudian Viktor kurang apa?, Yang melaporkan itu kan partai. Sampai sekarang malah jadi Calon Gubernur," tambahnya.
Hal tersebut katanya, sangat jauh dari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penanganan kasus tersebut, kata Slamet merupakanketidakadilan dan bagian kedzhaliman terhadap ulama.
Dari kasus Zulkifli, Slamet menilai ada indikasi Islamofobia dan ada indikasi gerakan anti dakwah Islam. "Sehingga ulama-ulama yang mengkritisi pemerintah, ulama-ulama yang memberi masukan sebetulnya pada pemerintah," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
